Jakarta, innews.co.id – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) di 2019 ini menargetkan akan menyalurkan dana bergulir sebesar Rp1,5 triliun, meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar Rp1,2 triliun.

“Kami sangat optimis peningkatan target ini dapat kami capai karena kami sudah melakukan beberapa strategi tentang percepatan penyaluran, yaitu penyaluran mikro melalui fintech, kerjasama dengan BUMN dan bekerjasama dengan Apex,” kata Direktur Utama LPDB KUMKM Braman Setyo kepada wartawan di Jakarta, jumat (22/2/2019).

Ia menambahkan, dari target Rp1,5 triliun tersebut, akan disalurkan melalui skim konventional sebesar Rp975 miliar dan skim syariah sebesar Rp5,25 miliar. Tahun ini, LPDB KUMKM telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp35 miliar.

Sejak 12 tahun beroperasi, LPDB KUMKM telah menyalurkan dan Rp8,5 triliun yang diberikan kepada 1.019.273 pelaku usaha mikro dan kecil. Dari jumlah UKM yang disalurkan tersebut telah membantu program pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.857.252 orang.

Berdasarkan data tersebut LPDB KUMKM telah melayani berbagai sektor usaha, 27,4 persen sektor perdagangan, 15,2 persen sektor pertanian peternakan dan perikanan, sedangkan sektor usaha jasa sebesar 13,5 persen dan sektor usaha bangunan sebesar 8,9 persen. Sisanya sebesar 35,1 persen disalurkan kepada sektor industri pengolahan, pertambangan, listrik, gas, air bersih, pengangkutan, dan keuangan.

Braman menambahkan, pada 2018 capaian kerja LPDB KUMKM yang tercapai 87,73 persen tersebut sebesar Rp43,5 miliar dan Putusan Komite pinjaman sebesar Rp1,009 triliun lebih.

“Sampai dengan akhir semester, manajemen fokus pada pembenahan infrastruktur termasuk membenahi peraturan dan kebijakan dengan diterbitkannya Permenkop dan UKM No 08 tahun 2018 dengan maksud mempermudah akses permodalan kepada LPDB KUMKM,” jelas Braman.

Selain itu juga pengembangan IT dan SDM dalam rangka pengembangan proses bisnis supaya dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga mengakibatkan proses penyaluran tersebut belum optimal.

Sementara itu untuk rasio piutang bermasalah pada 2018 sebesar 4,16 persen, masih di bawah batas 5 persen.

LPDB KUMKM menyumbang pada negara sebagai penerimaan negara bukan pajak pada 2018 sebesar Rp245,2 miliar lebih. (RN)