Oesman Sapta Odang Ketua DPD RI

Jakarta, innews.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melayangkan surat kepada Partai Hanura yang meminta Oesman Sapta Odang (OSO) untuk mundur dari kepengurusan partai sampai Jumat (21/12).

Hal ini disampaikan Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Rabu (12/12). Dikatakannya, “Tertanggal 8 Desember kita kirim kepada Bapak Oesman Sapta. Kami minta kepada Pak OSO sebagai Ketua Umum Hanura, untuk melengkapi juga (syarat pencalonan berupa surat pengunduran diri) sampai dengan batas waktu 21 Desember 2018. Jadi itu yang kami sampaikan dalam surat kemarin”.

MenurutEvi, KPU sudah menuruti Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan memasukan nama OSO ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPD Pemilu 2019, asal OSO mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Hanura.

“Atas putusan PTUN kami buka ruang kembali kepada Pak OSO untuk memenuhi syarat sebagaimana dalam Peraturan KPU dan untuk memenuhi syarat kami berikan batas waktu sampai 21 Desember. Dan kami sudah jalankan putusan PTUN bahwa dia harus mundur,” terang Evi.

“Jadikami akan mengubah DCT dengan memasukkan (nama) Pak OSO, sepanjang dia memenuhi persyaratan sebagaimana putusan MK. Itu yang akan kami lakukan,” lanjutnya.

Dasar tersebut dilakukan atas adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang dikeluarkan pada 23 Juli. Dalam putusan MK dikatakan Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana dilarang caleg DPD berasal dari pengurus partai politik.

“Nah, sangat jelas sekali dalam putusan MK menyebut bahwa pekerjaan lain itu masuk dalam fungsionaris Parpol. Maka kami tuangkan dalam pasal 60A PKPU Nomor 26. Oleh karena itu enggak wajib bagi kami untuk menjalankan itu. Dan putusan PTUN kami jalankan tetap berpedoman kepada konstitusi yang ada,”jelasnya.

Evi menambahkan, sepanjang KPU tidak mengubah peraturan KPU, maka hal tersebut menjadi satu-satunya pedoman teknis yang harus diikuti dan dijalankan oleh penyelenggara pemilu. Peraturan KPU Nomor 26, menurutnya masih berlaku sehingga KPU sendiri tidak boleh mengingkari pedoman aturan dalam pencalonan DPD RI. (IN)