DR. John N. Palinggi, MM., MBA., pengamat militer, politik, dan sosial kemasyarakatan saat mengkritisi kesejahteraan personil TNI di ruang kerjanya di Jakarta, Selasa (8/10/2019)

Jakarta, innews.co.id – Perkembangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), pun setelah diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sangat signifikan, terutama dari sisi ketaatan terhadap Undang-Undang dan Pemimpin Negara.

Penegasan ini disampaikan mantan Tim Asistensi Narasumber ABRI hingga tahun 1995, DR. John N. Palinggi, MM., MBA., saat dimintai komentarnya terkait Peringatan Hari Jadi TNI ke-74 yang begitu meriah dirayakan di berbagai penjuru Indonesia, di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Sayangnya, dari sisi sarana dan prasarana, apalagi soal kesejahteraan para personil TNI, kondisinya masih sama dengan 20 tahun silam. Ironis dan sangat mengenaskan sekali tentunya.

Para personil TNI tengah menjalani apel

Secara kasat mata bisa dilihat dari kantor-kantor komando dari ketiga matra sesuai penjenjangannya, baik di darat, laut, dan udara sangat memprihatinkan. “Misalnya, kalau kita jalan disamping Kantor Kodim atau kantor setingkat pada matra laut dan udara, di banyak tempat, biasanya ada perumahan atau asrama perwira, itu atap sengnya masih sama dengan 35 tahun silam. Sungguh memprihatinkan,” terang John Palinggi.

Dengan nada tinggi, John mengatakan, dimana-mana orang bangun perumahan mewah, tapi rumah untuk personil TNI tidak diperhatikan sama sekali.

Padahal, lanjutnya, kita semua tahu, betapa para personil TNI ini berjuang mati-matian menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan Sumpah Prajurit Sapta Marga mereka hidup-mati mempertahankan keutuhan NKRI ini.

“Jujur, saya tidak tahu apa yang menyebabkan sampai mereka (TNI) diperlakukan seperti itu. Kok tega-teganya, penjaga kedaulatan negara ini mengalami kehidupan yang demikian,” ungkapnya sambil mengernyitkan dahi.

Di sisi lain, tambahnya, sejak dulu sudah dilarang keras bahwa TNI tidak boleh berbisnis. Itu amanat UU. Padahal, mungkin dari situ (bisnis), profit yang diperoleh bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

John dengan lantang menyerukan, tolonglah kantor-kantor komando dari ketiga matra (darat, laut, dan udara) sesuai penjenjangannya diperbaiki. Begitu juga rumah-rumah para personil TNI dibuat yang lebih nyaman. “Perlakukan TNI secara lebih layak. Orang yang jelas-jelas berperan menjaga negara, kok diperlakukan seperti itu. Ini ungkapan hati saya yang terdalam,” tandasnya.

Lebih jauh John menjelaskan, sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Bab II Pasal 2 menyebutkan bahwa jati diri TNI adalah Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional, dan Tentara Profesional. “Dalam salah satu bagian pasal itu dikatakan bahwa sebagai tentara profesional (ayat d), maka TNI tidak boleh berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya. Jadi, kesejahteraan TNI dijamin, tapi faktanya mereka jauh dari kata sejahtera,” ujar John lagi.

Bicara soal anggaran TNI, John dengan terbuka berkata, “Sejauh ini, anggaran yang disediakan negara untuk 3 matra (AD, AL, AU) plus Hankam sangat kurang. Sehingga mungkin tidak cukup memperbaiki kantor, perumahan, termasuk perlengkapan prajurit,” paparnya.

Lebih jauh John Palinggi yang juga dikenal sebagai pengamat militer, politik, dan sosial kemasyarakatan ini menjelaskan, dalam Bab IV Pasal 7 diuraikan tugas pokok TNI yang seabreg yakni:
1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata
3. Mengatasi aksi terorisme
4. Mengamankan wilayah perbatasan
5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya
8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
9. Membantu tugas pemerintah daerah
10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang
11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue)
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan

John mencontohkan, kebakaran hutan yang akhir-akhir ini marak di beberapa daerah, kalau penyelesaiannya diserahkan kepada personil TNI, pasti akan tuntas.

Dalam pandangannya, mungkin sekitar 20 tahunan, sepertinya TNI tidak diberdayakan secara maksimal, bahkan terkesan diabaikan. Ada apa? “Baru di era Presiden Jokowi, peran TNI mulai dimunculkan. Semoga kedepan, ini menjadi perhatian pemerintah agar persoalan kesejahteraan personil TNI bisa lebih diperhatikan. Sejujurnya, saya menangis dalam hati melihat besaran anggaran TNI ‘Sang Penjaga Negara’ ini,” ungkap John dengan pandangan menerawang.

Kata John lagi, semua harus jujur bilang bahwa kita kurang menghargai TNI. Saya sangat menghormati TNI dan POLRI. Khusus Polri, rasanya tugas-tugas yang diemban sudah cukup membanggakan. “Komisi I DPR RI bersama Pemerintah harus memikirkan bagaimana menaikkan anggaran bagi TNI. Tanpa mereka, negara ini tidak akan pernah berdiri dan berjalan dengan baik,” tukasnya.

Disinggung soal alusista, John dengan nada keras berujar, “Alusista sepertinya terlalu heboh dibicarakan, sementara orang yang dibalik senjata itu tidak dipikirkan kehidupan dan kesejahteraannya”.

“Apa kita tidak malu, banyak rakyat dan pejabat pakai mobil-mobil mewah, sementara TNI yang berjuang keras memastikan keamanan negara ini masih ada yang pakai mobil Kijang tahun 80an, bahkan sebagai kendaraan operasionalnya,” ucapnya sambil menutup mukanya.

Ditegaskan kembali, kita tidak bisa hidup aman, berkegiatan secara baik, tanpa adanya TNI.

“Tolong, jangan abaikan sarana dan kesejahteraan personil TNI. UU No. 34 Tahun 2004 (Pasal 49) menyebutkan bahwa Personil TNI berhak mendapatkan penghasilan yang layak dan dibiayai seluruhnya dari anggaran pertahanan negara yang bersumber dari APBN. Jangan kita hanya heboh soal upah buruh, sementara upah TNI saja tidak diperhatikan,” tandasnya.

Kembali John mengingatkan, perintah UU menyebutkan bahwa kesejahteraan para TNI harus diperhatikan dan diberikan kehidupan yang layak. Pun demikian sarana dan prasarana serta perlengkapan prajurit harus benar-benar diperhatikan. (RN)