Jakarta, innews.co.id – Rencana melaporkan Tagor Simanjuntak ke polisi, MKP, dan menteri kembali menuai kecaman dari sejumlah PPAT di tanah air.

Dari Sumatera Utara, Notaris/PPAT yang juga salah satu kandidat Ketua Pengwil IPPAT Sumut Dr. Ferry Susanto Limbong SH., SpN., M.Hum., dalam pesannya kepada innews, Sabtu (5/1/2019), mengatakan, rencana melaporkan Tagor Simanjuntak kurang tepat dan tidak bijaksana.

“Jika itu (laporan) dilakukan akan menimbulkan masalah baru, dimana hal tersebut memasuki ranah pidana, padahal sekarang hanya tinggal menunggu adanya keputusan hukum secara perdata yang mengikat (inkrach) dari pengadilan,” ujarnya.

Dr. Ferry Santoso Limbong, SH., Sp.N., M.Hum

Saat ini, lanjut Ferry, diperlukan jiwa kenegarawanan dan kebesaran hati dari Julius Purnawan Ketum PP IPPAT selaku tergugat untuk membuka ruang dialog dengan para penggugat dan mau menerima masukan dan kritik agar masalah ini dapat diatasi dengan cepat dan bermartabat.

Ditambahkannya, masalah gugatan ke pengadilan mengenai pelanggaran AD IPPAT tidak dapat dijadikan alasan untuk melaporkan seorang PPAT ke MKP.

“Hal ini akan membawa preseden buruk ke depan, dimana tugas MKP bukanlah untuk menghukum PPAT yang mempersoalkan pelanggaran AD IPPAT ke pengadilan seperti yang dilakukan oleh pihak penggugat. Bahkan tindakan menembuskan laporan ke Kementerian ATR/BPN justru akan mempermalukan IPPAT di mata pemerintah akibat ketidakmampuan Julius Purnawan dalam mengelola dan menjaga kewibawaan organisasi,” urainya.

Disinggung pihak mana yang kira-kira akan melaporkan Tagor, menurut Ferry, biasanya adalah pihak yang paling merasa dirugikan. Dalam hal ini yang dirugikan adalah pihak-pihak yang paling banyak digugat di pengadilan.

Soal alasan gugatan pencemaran nama baik, menurut Ferry, terlalu sumir dan mengada-ada.

“Menurut saya, alangkah lebih bijaksana apabila Julius Purnawan lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah ini. Kata kuncinya adalah pendekatan dan dialog dengan para calon Ketua PP IPPAT hasil Kongres Makassar,” tandasnya.

Sementara itu, Oscar Fredyan, SH., M.Kn., Notaris/PPAT di Cirebon secara lugas mengatakan, rumor pelaporan Tagor bukan sesuatu yang aneh.

Oscar Fredyan, SH., M.Kn (ketiga dari kanan)

Bahkan, kata dia, selama ini upaya ‘mencari-cari kesalahan’ bahkan playing victim dengan mengunggah berita lama salah satu penggugat sudah pernah dilakukan.

“Hal tersebut sangat wajar, tatkala seseorang yang karena dalam penguasaan ambisi serta kesombongannya menghalalkan segala cara untuk ‘menghabisi’ rekan-rekan PPAT yang dengan kritis menggunakan haknya sebagai anggota perkumpulan IPPAT,” tandasnya.

Menurut Oscar, jika konteksnya ingin kenyamanan dalam berorganisasi, selayaknya rekan-rekan PPAT sama-sama mengedepankan penegakan AD/ART dengan cara mematuhinya, bukan dengan kemampuan keilmuan yang mumpuni justru mengesahkan hal-hal yang nyata-nyata bertentangan dengan AD/ART.

“Mungkin terjadi perbedaan dalam menginterpretasi, namun hal tersebut bisa dimusyawarahkan atau bisa menyerahkan kepada lembaga independen yaitu Pengadilan untuk memutuskannya. Bukan dengan cara ‘mengadu domba’ dengan gegabah dan terkesan buru-buru mengajak dan mungkin memaksakan sebanyak-banyaknya agar Pengwil segera melakukan konferwil,” tambah Oscar.

Bagi Oscar, aneh bila Ketua Pengwil terpilih dilantik oleh PP IPPAT yang tidak legitimate karena belum dipilih 50+1 peserta kongres. Jadi hanya berdasarkan keputusan Presidium, bukan kongres.

Demikian hanya dengan MKP yang faktanya sampai hari ini belum pernah dilantik.

“Bayangkan saja jika ada rekan kita yang sudah diangkat oleh Menteri menjadi PPAT, namun belum disumpah dan sudah menjalankan kewenangan dengan membuat akta, apakah aktanya bisa diterima oleh BPN?” cetus Oscar seraya mengajak semua pihak merenungkan hal tersebut. (RN)