Jakarta, innews.co.id – Prinsip musyawarah mufakat menjadi dasar terbaik dalam mengambil sebuah keputusan di negara ini. Bahkan, prinsip ini diyakini mampu mengeliminir segala peraturan sepanjang kemufakatan terjadi diantara kedua pihak atau lebih. Apalagi, demi keutuhan bangsa dan negara.

Sikap 2 ketua umum masing-masing Megawati Soekarnoputri Ketum PDI-Perjuangan dan Prabowo Subianto Ketum Partai Gerindra dalam menuntaskan masalah pemilihan Ketua MPR RI, patut diacungi jempol. Kedua pemimpin parpol bermusyawarah dan bermufakat serta mengedepankan spirit persatuan dan kesatuan bangsa hingga menjatuhkan pilihan kepada Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI.

Banyak pengamat yang dihubungi, Rabu (9/10/2019) menyatakan kekagumannya atas sikap dua negarawan ini. “Seandainya semua persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat, tentu bangsa ini tidak ada dirundung masalah yang berkepanjangan,” ujar para pengamat bersepakat.

Rumor yang beredar, ternyata ‘koalisi’ 2 ketum ini tidak berhenti hanya sebatas pemilihan Ketua MPR RI, melainkan berlanjut ke soal pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih yang sejatinya akan diadakan 20 Oktober nanti.

Bahkan, ada selentingan muncul bahwa baik Megawati maupun Prabowo telah membangun kesepahaman mengenai siapa pendamping Joko Widodo sebagai Wakil Presiden nanti.

Akankah posisi K.H. Ma’ruf Amin digantikan?

Ketika coba dikonfirmasi, Rabu (9/10/2019), Robertho Manurung, tokoh nasional pemuda yang juga mantan aktifis di KNPI dan Kosgoro Jawa Tengah, mengatakan, sangat terbuka kemungkinan begitu demi kepentingan bangsa dan negara, diambil jalan tengah mengganti Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden.

“Sepanjang kedua Ketum parpol bersepakat, bisa-bisa saja diganti. Tentu alasannya jelas, demi menjaga kondusifitas negara. Sebab banyak kekhawatiran bila tidak ada kesepakatan soal Wapres, maka pelantikan bisa diundur karena kondisi keamanan,” kata Robertho.

Ketika ditanya siapa penggantinya, Robertho mengatakan, itu dikembalikan saja ke Prabowo. “Bisa Prabowo menunjuk orang lain atau bahkan Titiek Soeharto pun bisa ditunjuk menjadi Wapres. Hal ini dimungkinkan karena itu menjadi ‘hak prerogatif’ Prabowo,” tandasnya.

Apakah partai koalisi tidak akan marah? “Tentunya perlu dikomunikasikan dan diberi pemahaman bahwa semua dilakukan demi bangsa dan negara. Jangan sampai gara-gara dipaksakan (melantik Jokowi-Ma’ruf), kondisi bangsa jadi tidak menentu,” tambah Robertho lagi.

Lebih jauh ia mengatakan, kalaupun Ma’ruf turun dengan jiwa besar bukan berarti ia kalah, tapi menunjukkan kedewasaan berpolitik, sehingga layak disebut sebagai Bapak Demokrasi.

Wacana ini nampaknya juga menjadi pembahasan di tingkat elit karena biar bagaimana pun sepak terjang Presiden Jokowi yang begitu cepat, harus diimbangi oleh sosok yang energik. Kalau tidak, banyak kerjaan akan terbengkalai nantinya.

Meski banyak pihak mengatakan itu sesuatu yang impossible, namun dalam politik itu lumrah saja terjadi. (RN)