Jakarta, innews.co.id – Gelombang protes mengalir deras bak air bah terhadap Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta. Ini lantaran ulahnya yang menurut banyak warga Jakarta nyeleneh.

Salah satunya penerbitan IMB di Pulau Reklamasi, juga pembuatan patung bambu di Bundaran Hotel Indonesia, persoalan kali di Jakarta, dan masih banyak lagi.

Henny Handayani, SH., MH., banyak warga Jakarta kecewa dengan kepemimpinan Anies Baswedan

Menanggapi hal ini, Henny Handayani, SH., MH., Ketua Umum Gerakan Muda Nawacita dengan tegas meminta DPRD untuk tegas terhadap Anies yang jelas-jelas sudah menghambur-hamburkan uang rakyat. Ini berkaca pada biaya pembuatan patung bambu senilai Rp550 juta, padahal informasi yang diterima biaya keseluruhan proyek tersebut tidak lebih dari Rp300 juta.

“Harusnya DPRD DKI tegas dan meminta pertanggungjawaban Anies untuk berbagai persoalan tersebut. Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya,” ujar Henny yang juga dikenal sebagai advokat ini.

Selain itu, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, menurut Henny, harusnya Pak Jokowi menegur keras Anies. Kalau perlu mencopot jabatannya karena ada aturannya yakni, UU No. 23 Tahun 2014, dimana Presiden punya wewenang mengganti kepala daerah yang dianggap tidak mampu.

Henny Handayani (duduk) bersama personil Gerakan Muda Nawacita

Dalam kacamata Henny, Anies sangat kurang punya kemampuan memimpin Ibu Kota. Apalagi bila dibanding dengan pendahulunya yang benar-benar punya power.

Bahkan, lanjut Henny, kalau ada masalah terkadang jawaban Anies tidak profesional, dan menunjukkan bahwa dirinya tidak punya solusi terhadap berbagai persoalan di Ibu Kota ini.

“Ya, warga Jakarta hanya mengelus dada aja setiap kali mendengar jawaban Anies, misal, soal banjir, sampah, dan sebagainya,” tambah Henny.

Sebagai warga Ibu Kota, Henny mengharapkan pola seperti ini sangat tidak pas memimpin Jakarta, jadi sebaiknya diganti saja.

Beberapa waktu lalu, Presidium Relawan Indonesia Bersatu (RIB) melaporkan Anies ke KPK. Henny berharap KPK bisa segera menelusuri laporan tersebut dan memanggil Anies.

“KPK harus bergerak memeriksa adanya dugaan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan Anies,” imbuh Henny. (RN)