Jakarta, innews.co.id – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Bidang Hukum dan Pengaduan Masyarakat (PM) menerima kunjungan kerja dari Deputi Pengaduan Masyarakat, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) beberapa waktu lalu.

Kepala Bidang Pelayanan Publik, Aparatur, dan Ketenagakerjaan Kementerian Sekretariat Negara, Djoko Triwidayanto menyampaikan kunjungan kerja dilakukan untuk membahas perihal surat-surat pengaduan masyarakat yang masuk melalui Kemensetneg kepada Presiden Republik Indonesia dan telah diteruskan ke Kemen PPPA. Disamping itu juga berdiskusi dengan bagian PM Kemen PPPA terkait proses dan pola penanganan kasus yang dilakukan.

“Kementerian Sekretariat Negara kerap menerima pengaduan masyarakat yang beragam terkait urusan perempuan dan anak. Diharapkan melalui kunjungan kerja ini, Kementerian Sekretariat Negara khususnya Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dapat mengetahui efektifitas penanganan Pengaduan masyarakat di Kemen PPPA khususnya permasalahan perempuan dan anak,” ujar Djoko Triwidayanto.

Dibuka oleh Kepala Bagian Penganduan Masyarakat, Sudarmaji, dalam pertemuan turut hadir Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas, Margareth Robin Korwa yang menjelaskan bagaimana prosedur mekanisme penanganan pengaduan yang ada di Kemen PPPA mulai dari proses penerimaan, analisis dan klarifikasi aduan untuk mencari kebenaran objektif dari masalah.

“Seperti halnya Kementerian Sekretariat Negara yang merupakan kementerian koordinatif, Kemen PPPA dalam hal proses penanganan pengaduan masyarakat tidak bisa menangani pengaduan secara langsung. Permasalahan perempuan dan anak merupakan cross-cutting issues atau lintas sektoral, sehingga tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu lembaga. Dalam hal penanganan aduan, Kemen PPPA mengacu pada 3 (tiga) hak dasar yang harus dipenuhi yaitu hak atas kebenaran, perlindungan dan pemulihan yang perlu diberikan terhadap perempuan dan anak,” jelas Margareth Korwa.

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pribudiarta Nur Sitepu yang juga hadir dalam pertemuan menyampaikan bahwa ruang gerak Kemen PPPA dalam hal penanganan dibatasi ruang lingkup sebagai kementerian kebijakan dan koordinatif. Padahal menurut Pribudiarta, besarnya angka kasus kekerasan pada perempuan dan anak seharusnya berbanding lurus dengan hadirnya negara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan memberikan bantuan rehabilitasi.

Namun, yang menjadi kendala hingga saat ini, belum ada Kementerian Pusat atau Lembaga Negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan layanan pendampingan terhadap penanganan permasalahan perempuan dan anak secara langsung. Pertemuan pun ditutup dengan komitmen kedua lembaga untuk memperkuat koordinasi ke depannya. (RN)