Jakarta, innews.co.id – Rencana 2 Pengurus Wilayah (Pengwil) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) untuk mengadakan Konferensi Wilayah (Konferwil) nampaknya bakal menuai badai.

Kedua Pengwil tersebut, yakni Papua Barat dan Maluku Utara, rencananya akan mengadakan Konferwil pada 29 Januari ini.

Menurut Tim Advokasi PPAT Peduli IPPAT, kedua Pengwil tersebut jelas-jelas telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IPPAT karena tidak melalui tahapan-tahapan seperti termaktub dalam ART tersebut.

“Mereka melanggar Pasal 22 Ayat (2) Jo Ayat (8) Huruf c ART yaitu, Rakerwil diadakan 2 bulan sebelum Konferwil untuk menetapkan Calon Formatur Ketua. Juga Pasal 19 Ayat (6) ART dimana Undangan Konferwil tidak disampaikan 1 Bulan sebelum konferwil,” jelas Tim Advokasi.

Itu artinya, selain Konferwil ilegal karena atas perintah Ketum PP IPPAT yang ilegal (hasil Kongres VII IPPAT digugat keabsahannya di PN Jakbar, red), Konferwil tersebut juga dilakukan tidak sesuai AD/ART alias Konferwil yang melanggar AD/ART IPPAT.

Saat ini tengah diselidiki, termasuk soal undangan yang dikirim ke Pengda-Pengda. Karena bilamana surat undangan dibuat dengan tanggal mundur akan lebih berbahaya lagi karena akan masuk ranah pidana.

Oleh karena itu, Tim Advokasi PPAT Peduli IPPAT terus memantau pelanggaran hukum pidananya.

Dikatakan pula, kedua Ketua Pengwil tersebut layak menjadi contoh pimpinan IPPAT yang dipidanakan karena menabrak AD/ART IPPAT.

Menurut Tim Advokasi, Ketua Pengwil Maluku Utara dan Papua Barat sudah kehilangan akal sehat dan tidak peduli lagi dengan aturan AD/ART IPPAT.

Hingga berita diturunkan Ketua Pengwil IPPAT Papua Barat dan Maluku Utara tidak bisa dihubungi. (RN)