Jakarta, innews.co.id – Sepanjang 2017, ada 2.642 pengaduan dari masyarakat yang melaporkan aparat peradilan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Dari laporan tersebut, hakim merupakan aparat lembaga peradilan yang paling banyak dijatuhi hukuman disiplin oleh Badan Pengawasan MA, yakni berjumlah 60 orang dari 156 pejabat peradilan. Sementara panitera pengganti sebanyak 21 orang dan 15 anggota staf peradilan.

Beberapa waktu lalu Ketua MA Hatta Ali pernah mengatakan, kalau memang tidak bisa dibina, ya, dibinasakan. Banyaknya hakim yang dijatuhi sanksi oleh Badan Pengawasan MA merupakan salah satu upaya pembersihan internal kepada hakim nakal yang mengganggu kinerja lembaga peradilan.

Menurut Kepala Badan Pengawasan MA Nugroho Setiadji, Badan Pengawasan MA tidak akan pernah mengendurkan pengawasan terhadap hakim dan aparat peradilan lainnya. Pembentukan tim khusus berangggotakan sejumlah aparat peradilan dan hakim tinggi pengawasan yang dilatih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Intelijen Negara (BIN) guna melakukan aksi-aksi penyamaran dinilai cukup efektif melihat langsung kondisi lapangan.

‘Tim kami bergerak rahasia dan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk ke Badan Pengawasan MA. Laporan kami terima melalui cara manual dan langsung ke Badan Pengawasan, tetapi ada juga yang melalui aplikasi Siwas (Sistem Informasi Pengawasan) dan laporan dari satuan tugas kami yang turun ke lapangan,” jelas Nugroho.

Dari hasil 2.642 pengaduan yang masuk, 2.321 di antaranya ditindaklanjuti dan 321 aduan diarsipkan atau tidak ditindaklanjuti. Menariknya, mulai banyak laporan atau pengaduan melalui aplikasi Siwas. Tahun 2017, sebnayak 328 aduan disampaikan melalui Siwas, jumlah tersebut naik dibandingkan laporan serupa melalui pesan pendek atau aplikasi tahun 2016 yang hanya sekitar 100 laporan. (RN)