Medan, innews.co.id – Persoalan yang terjadi di tubuh Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) berdampak buruk, baik secara organisasi maupun bagi anggota. Muaranya organisasi bisa pecah. Bahkan, sudah muncul selentingan yang menyuarakan pembentukan organisasi baru, yakni Perkumpulan IPPAT Perjuangan.

Hal ini dikatakan Ferry Limbong, SH., MKn., salah satu calon kuat Ketua Pengwil IPPAT Sumut yang memutuskan tidak ikut konferwil lantaran menilai hajatan tersebut ilegal.

Ferry mengaku prihatin terhadap berbagai perkembangan yang terjadi di IPPAT, dimana sampai sekarang sudah ada 11 gugatan yang tersebar di berbagai pengadilan negeri di Indonesia.

“Seharusnya ini bisa dihindari jika semua pihak, terutama Julius Purnawan dapat menahan diri untuk tidak melaksanakan konferwil PPAT di daerah-daerah,” ujarnya.

Ferry menilai, PP IPPAT hasil Kongres VII Makassar sangat berambisi menyelenggarakan konferwil di daerah-daerah agar seolah-olah mempunyai legitimasi di mata pemerintah dimana didukung oleh semua anggota di daerah.

“Padahal hal tersebut malah mencoreng kewibawaan IPPAT dimana seluruh hasil konferwil digugat di pengadilan. Menurut pendapat saya kurang tepat dilakukan oleh PP IPPAT, mengingat masih digugatnya kepengurusan pusat di pengadilan. Alangkah bijaksana apabila untuk sementara menghentikan konferwil di daerah-daerah untuk mengurangi gugatan di pengadilan,” jelasnya.

Dia mencontohkan Konferwil Sumut yang sebenarnya sejak awal telah diminta ditunda. Karena dipaksakan, maka sekarang digugat ke PN Cikarang.

Duduk bersama

Lebih jauh Ferry mengatakan, solusi terbaik yang harus dilakukan adalah mengajak seluruh calon-calon ketua yang lain untuk duduk satu meja dan dengan jiwa besar mau mendengar dan merangkul kembali mereka. Dan lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan berikutnya.

“Diperlukan kesadaran dari semua pihak–terutama Julius Purnawan bahwa hasil pemilihan Kongres IPPAT ke VII ternyata membawa perpecahan di tubuh IPPAT dan memohon dengann sangat agar semua pihak mempunyai jiwa kenegarawanan untuk menyelesaikan masalah tersebut,” imbuhnya.

Sebab, kata Ferry, bila dibiarkan tentu akan berdampak tidak baik bagi anggota IPPAT secara keseluruhan dan terutama bagi organisasi IPPAT secara khususnya. Bahkan bisa berujung pada perpecahan. ,

“Kisruh yang terjadi akan menghabiskan waktu yang cukup panjang untuk bertarung di pengadilan. Bisa memakan waktu hampir 5-6 tahun sampai mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkrach). Hal ini tentu saja akan menimbulkan imej yang tidak baik bagi seluruh PPAT yang tersebar di seluruh Indonesia. Demikian juga penilaian masyarakat umum terhadap PPAT di Indonesia akan buruk,” papar Ferry.

Ferry menjelaskan mekanisme menyelesaikan masalah tersebut bisa mengacu kepada AD/ART IPPAT.

“Penyebab terjadinya masalah adalah karena dilanggarnya AD/ART IPPAT, dimana mekanisme pemilihan Ketua PP IPPAT adalah 50% + 1 sesuai Anggaran Dasar pasal 15 ayat 5. Jadi untuk menyelesaikan masalah diadakan pemilihan Ketua IPPAT putaran 2 antara Julius Purnawan dengan Hapendi Harahap (pemilik suara terbanyak pertama dan kedua namun belum mencapai 50% + 1), atau bisa melaksanakan mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB) dengan agenda pemilihan ulang. Namun diperlukan itikad baik dan jiwa besar agar mekanisme pemilihan dengan aturan 50% + 1 atau pemilihan ulang melalui KLB dapat terlaksana dengan jujur, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, diperlukan pemahaman dan penafsiran yang baik terhadap aturan yang ada dalam AD/ART dan jangan ada kepentingan politis dalamm memahami AD/ART IPPAT agar tidak menimbulkan perdebatan lagi.

“Ini penting untuk mencegah agar jangan sampai terjadi perdebatan kusir untuk membatalkan pemilihan ulang yang akan dilakukan dengan alasan yang dibuat-buat tanpa memahami kepentingan organisasi,” pinta Ferry. (RN)