Jakarta, innews.co.id – Sejumlah prestasi dan kehebohan yang kerap dipertontonkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bak tak ada artinya bila melihat penilaian yang disampaikan Indonesia Maritime Forum (IMF) pada Hari Nelayan Nasional ke-58, Jumat (6/4). Tidak tanggung-tanggung, IMF mengganjar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan rapor merah.

IMF mencatat ada 12 kegagalan Susi periode 2014-2018, khususnya dalam sektor pembangunan dan pemberdayaan nelayan.

Menurut Sutia Budi Koordinator Indonesia Maritime Forum, peningkatan potensi sumber daya perikanan yang diklaim karena keberhasilan program pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) ternyata tidak dibarengi dengan upaya pemanfaatan yang maksimal sehingga belum memberi dampak bagi kesejahteraan nelayan dan masyarakat Indonesia.

Menurut Budi, “Saat ini Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia potensi perikanan semakin melimpah, kapal-kapal asing pencuri ikan sudah mulai sepi, namun kapal nelayan Indonesia juga belum banyak beroperasi di sana. “Kalau potensi ini tidak segera dimanfaatkan dan kita tidak memiliki kemampuan memanfaatkan, maka sesuai dengan konvensi PBB untuk hukum laut (UNCLOS) negara lain bisa meminta hak akses untuk turut serta memanfaatkan,” jelas Budi dalam siaran persnya, Jumat (6/4).

Disebutkan pula sejumlah kegagalan Susi, Pertama, KKP dinilai gagal meningkatkan jumlah nelayan Indonesia. Dari waktu ke waktu jumlah nelayan semakin menurun dan banyak dari mereka beralih profesi ke sektor ekonomi lain.

Kedua, KKP gagal menghadirkan solusi komprehensif terkait pelarangan 21 alat tangkap ikan yang digunakan nelayan untuk beroperasi di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia.

Ketiga, KKP dinilai gagal memberikan solusi komprehensif terkait pelarangan menangkap lobster, kepiting dan rajungan ukuran tertentu yang mengakibatkan turunnya kesejahteraan nelayan dan banyaknya nelayan beralih profesi ke sektor ekonomi lainnya.

Keempat, KKP disebut gagal memanfaatkan peningkatan potensi sumber daya perikanan yang besar bagi kesejahteraan nelayan.

Kelima, KKP kegagalan KKP memanfaatkan sumber daya perikanan membuat ZEE Indonesia terancam dimanfaatkan oleh pihak asing secara legal.

Keenam, KKP dinilai gagal meningkatkan produksi hasil perikanan dan kinerja ekspor perikanan.

Ketujuh, KKP dinilai gagal dalam perencanaan dan implementasi kebijakan bantuan kapal bagi nelayan.

Kedelapan, KKP disebut lambat dalam pembangunan SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu).

Kesembilan, KKP dinilai gagal membangun kapasitas nelayan.

Kesepuluh, KKP disebut tidak memiliki grand strategy dalam penataan dan perbaikan kampung nelayan.

Kesebelas, KKP dinilai gagal dalam penanganan konflik antarnelayan.

Keduabelas, KKP dinilai gagal dalam membangun sektor budidaya.

Berdasarkan evaluasi tersebut, IMF meminta Menteri Susi Pudjiastuti dan jajarannya di sisa periode yang ada mengevaluasi seluruh kebijakan yang menghambat proses untuk menyejahterakan nelayan dan kebijakan yang menghambat percepatan pembangunan industri perikanan nasional sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) No 7 Tahun 2016.

Budi dengan tegas meminta KKP untuk mulai fokus bekerja dan meningkatkan kinerja untuk membangun armada penangkapan ikan yang kuat, mempercepat pembangunan infrastruktur perikanan yang merata dan membangun kapasitas nelayan agar dapat memanfaatkan potensi perikanan secara maksimal. “Apa artinya laut kita kaya kalau kita tidak mampu memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya nelayan,” ujar Budi. (RN)