Jakarta, innews.co.id – Virus korona yang kian mewabah di negeri telah memakan korban jiwa 38 orang, melahirkan rasa kuatir dan takut dalam masyarakat.

Pemerintah pusat sampai ke daerah terus berjuang memerangi hal tersebut. Sayangnya, peran Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai mata dan telinga pemerintah dirasa kurang maksimal.

Hal ini dikritisi pengamat sosial politik dan kemasyarakatan Robertho Manurung. Dalam siaran persnya yang diterima innews, Sabtu (21/3/2020) siang dikatakan, “Kesbangpol seperti tidak berdaya menghadapi Covid-19. Padahal, perannya harus nyata ditengah masyarakat”.

Menurut Robertho, harusnya Kesbangpol bergerak dan memberdayakan organisasi binaan seperti, FPK, FKUB, dan FKDM, serta RT/RW, dengan mendapat dukungan anggaran memadai demikian juga bersama DPRD dan ormas-ormas lainnya melawan wabah korona, baik dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan, penyemprotan disinfektan, bahkan pergerakan lainnya untuk memberi ketenangan pada masyarakat.

Dicontohkan, melalui FKUB terdorongnya dewan-dewan masjid/pemuda mesjid, pemuda dan pengurus gereja serta agama lainnya melakukan upaya pencegahan dini. Sementara melalui FPK terdorongnya ormas dan wadah etnis yang berkoordinasi dengan Kantor Perwakilan/ Penghubung. Sedang FKDM dapat menggerakan masyarakat dalam mengantisipasi pergerakan virus tersebut.

Robertho berkeyakinan bila semua dijalankan, minimal rasa cemas dan ketakutan masyarakat akan virus corona tidak berlebihan. Juga terciptanya rasa gotong royong secara spontanitas sebagai penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di Ibu Kota Jakarta sebagai pusat masalah covid-19.

Disamping itu, stabilitas ekonomi dapat dipertahankan dengan mempercepatan penanganan virus tersebut. Dan, terlaksananya peran pemerintah dan masyarakat dalam hal komunikasi dan koordinasi dalam tugas dan fungsi serta peran sosial menghadapi ‘musuh bangsa’ ini.

“Peran Kesbangpol begitu sentral dengan tugas pokoknya, ditambah kecerdasan para pejabatnya dalam melakukan komunikasi, koordinasi langsung dengan instansi terkait sekaligus memfasilitasi langkah-langkah konkrit, sehingga dapat membantu tuhas gubernur dalam membuat kebijakan daerah,” tandasnya.

Tidak itu saja, Kesbangpol melalui masukan dari organisasi-organisasi binaannya dapat memberi input kepada gubernur terkait pemberdayaan masyarakat. Juga dapat merencanakan usulan anggaran kepada Gubernur, bersama DPRD atas pergeseran/perubahan anggaran atas situasional daerah guna membiayai gerakan komponen masyarakat tersebut. (RN)