Jakarta, innews.co.id – Tidak tanggung-tanggung, Tergugat X Julius Purnawan, SH., MSi., dalam kasus Gugatan Kongres VII IPPAT yang saat ini tengah berproses di PN Jakarta Barat, menggugat para penggugat rekonvensi untuk membayar ganti rugi Rp15 milyar lebih.

Hal ini tertuang dalam gugatan rekonvensi yang disampaikan JP dalam surat tertulis yang ditujukan ke Majelis Hakim PN Jakarta Barat.

Dalam dokumen tersebut JP mengakui tidak mengerti seluk beluk beracara di Pengadilan Negeri, untuk itu ia menggunakan jasa pengacara dengan biaya Rp150 juta.

Pun JP menganggap lantaran gugatan ini, maka ia kehilangan kepercayaan dari teman-teman usahanya yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp5 milyar.

Belum lagi kerugian immaterial yang diderita JP, di mana ia merasa tidak tenang dan hubungan dengan keluarga menjadi tidak harmonis yang dikonversi ke nilai uang sebesar Rp5 milyar.

Demikian juga dari sisi kerugian waktu yang diderita untuk mengurus kasus ini yang bila diuangkan senilai Rp5 milyar.

Sehingga bila ditotal tuntutan materi yang diajukan sebesar Rp15 milyar lebih.

Belum lagi, JP menuntut para penggugat untuk meminta maaf di 5 Surat Kabar Nasional, yakni Kompas, Pikiran Rakyat, Media Indonesia, Tempo, dan Republika dengan ukuran 1/2 halaman selama 30 hari berturut-turut.

Belum lagi tuntutan penyitaan terhadap tanah milik Para Penggugat Rekonvensi sebanyak 14 buah di berbagai lokasi.

Menanggapi tuntutan ini, menurut Tagor, rasanya terlalu berlebihan. “Mungkin dia keblinger. Tapi itu menjadi hak JP saja. Silahkan saja ajukan demikian. Toh, gugatan rekonvensi JP ditolak oleh Majelis Hakim PN Jakbar,” ujarnya.

Tagor menambahkan, gugatan rekonvensi JP tidak memenuhi syarat formil maupun materiil, makanya ditolak Majelis Hakim PN Jakarta Barat. “Isi gugatan rekonvensi tidak memenuhi kaidah dalam beracara di PN,” jelas Tagor. (RN)

Hosting Unlimited Indonesia