Jakarta, innews.co.id – Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2016 tentangan tentang pelarangan transhipment untuk jenis kapal tangkap apa pun memiliki dampak negatif, khususnya bagi para pengusaha tuna di Indonesia.

Keresahan itu, menurut Hendra Sugandhi, Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) dikarenakan saat ini hasil tangkapan lebih banyak dibekukan di atas kapal. Tidak lagi fresh tuna yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

“Fresh tuna sashimi nilai jualnya lebih tinggi dari pada tuna beku,” kata Hendra di Jakarta, Jumat (23/4).

Penurunan jumlah produksi juga dialami oleh banyak pengusaha tuna. Anehnya, dalam country report Indonesia ke The Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) dan The Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) justru terjadi kenaikan produksi dalam periode 2014-2016. “Tapi sepertinya validitasnya perlu diuji karena meragukan jika dilihat dari data authorized vessels di kedua Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) tersebut,” kata Hendra.

Yang justru masuk akal adalah country report Indonesia ke The Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) yang menunjukkan penurunan.

Menurut Hendra, untuk menunjukkan terjadi penurunan produksi atau tidak, indikator paling mudah adalah dilihat dari jumlah kapal Longline Tuna yang faktanya semakin menurun jumlahnya. “Kalau menguntungkan pasti jumlah kapalnya tambah banyak,” tandasnya.

Karena itu, tambah Hendra, harus ada evaluasi kebijakan yang menghambat percepatan industri perikanan nasional sebagaimana Inpres No. 7 Tahun 2016. Salah satu yang harus dievaluasi adalah larangan transhipment, yang menurut Hendra, seharusnya dicabut.

Selain itu, menurut Hendra, penting pemerintah memiliki data yang valid. “Dengan data valid kita bisa menentukan strategi pemanfaatan secara optimal, tapi tetap memperhatikan sustainability sumber daya maupun sosial ekonominya,” lanjut dia.

Hendra mengaku pernah menanyakan data jumlah kapal tuna dibawa 30 GT izin daerah, berikut ukuran GTnya, tapi sampai sekarang belum ada datanya. “Ini sangat penting supaya kita bisa menghitung kapasitas produksi tuna secara nasional berapa riilnya, sekaligus juga memetakan kekuatan armada kapal kita, baik yang diatas 30GT, maupun dibawahnya,” ujar Hendra.

Lebih jauh Hendra mengatakan, strategi kebijakan seharusnya ditentukan berdasarkan data yang valid. “Di mana current position kita saat ini dan seberapa besar kekuatan armada nasional kita sangatlah penting,” imbuhnya. (RN)