Pelayaran di Danau Toba

Jakarta, innews.co.id – Petunjuk pengawasan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), bagi kapal-kapal yang berlayar di Perairan Danau Toba telah dirilis oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan. Hal ini sebagai langkah tindak lanjut dari kejadian tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau tiba beberapa waktu lalu. Dibutuhkan pembinaan keselamatan pelayaran di Danau Toba, salah satunya dengan penerbitan SPB.

Selaku maritime administration, Dirjen Hubla mengeluarkan Surat Edaran nomor KL.202/1/14/DN-18 tanggal 25 Juni 2018 yang ditujukan untuk para pemilik/operator kapal dan nakhoda tentang Petunjuk Pengawasan Penerbitan SPB Bagi Kapal-Kapal yang Berlayar di Perairan Danau Toba.

“Selama ini SPB kapal-kapal yang berlayar di Danau Toba diterbitkan oleh petugas pemegang fungsi keselamatan pelayaran angkutan sungai dan danau pada Dinas Provinsi/kabupaten/kota setempat,” kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Junaidi, di Jakarta, Selasa(26/6).

Selanjutnya, imbuh Junaidi, masing-masing pihak baik pemilik maupun operator kapal dan nakhoda harus mengerti kebutuhan yang harus dipenuhim sebelum SPB diterbitkan. Salah satunya, nakhoda kapal mengajukan surat permohonan kepada petugas pemegang fungsi keselamatan pelayaran angkutan sungai dan danau pada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota setempat.

“Lalu, nakhoda membuat surat pernyataan (master sailing declaration) dan ditandatangani sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.82 tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan SPB. Nakhoda juga harus melampirkan dokumen atau surat-surat kapal dan manifes serta daftar penumpang sebelum penerbitan SPB,” jelasnya.

Junaidi juga mengimbau para pemilik atau operator kapal dan nakhoda berkewajiban memastikan kapal sebelum berlayar sudah dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan, dan alat pemadam kebakaran yang dapat berfungsi dengan baik. Kewajiban menggunakan jaket pelampung juga harus diinformasikan kepada penumpang.

Selain itu, keadaan cuaca sebelum berlayar harus dipastikan dengan memantau prakiraan cuaca melalui website BMKG. Kapasitas penumpang juga harus menjadi perhatian sebelum kapal berangkat.

“Nakhoda segera melaporkan kepada petugas pemegang fungsi keselamatan pelayaran angkutan sungai dan danau pada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota setempat bila ditemukan kondisi kapalnya tidak laik layar. Nakhoda juga harus menunda keberangkatan jika cuaca tidak memungkinkan untuk berangkat dan faktor kelaikan kapal tidak terpenuhi,” ujar Junaidi.

Keselamatan pelayaran dapat terwujud jika ada sinergi antara regulator, operator, dan user dalam hal ini pengguna jasa transportasi laut. Untuk itu, Dirjen Hubla mengajak semua pihak untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan mutlak dan tanggung jawab bersama. Pemenuhan keselamatan pelayaran harus dilakukan agar terwujud pelayaran yang aman, selamat, tertib, dan nyaman. (IN)