Mensesneg Pratikno

Jakarta, innews.co.id – Pemerintah melalui Menteri Sek¬¬retaris Negara Pratikno memberikan klarifikasi seputar penerbitan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Menurut Pratikno, Perpres tersebut untuk menyederhanakan proses birokrasi bagi para pekerja asing yang masuk ke Indonesia, bukan untuk memudahkan mereka masuk ke Indonesia.

Hal ini berkaitan dengan adanya niat DPR yang akan membentuk Pansus Hak Angket Perpres TKA yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 26 Maret 2018 tersebut.

“Ini merupakan penyederhanaan proses, bukan kemudahan masuknya tenaga kerja asing. Itu debirokratisasi. Itu memperpendek pengurusan, bukan mempermudah. Ini dua hal berbeda. Syaratnya kan tidak diturunkan, tetapi prosesnya disederhanakan,” kata Pratikno di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (20/4).

Sementara itu, Kepala Staf Presiden Moeldoko meminta dewan mengurungkan niat mereka membentuk pansus TKA. “Ini hanya perlu klarifikasi. Perpres No 20/2018 hanya revisi persoalan administrasi, dari yang tadinya tidak ada batasan waktu kini ada batasan waktu.”

Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menambahkan, kendati menyederhanakan prosedur, perpres itu tidak menghilangkan prinsi¬p penggunaan TKA yang selektif sehingga hanya bisa menduduki jabat¬an tertentu sebagai ahli. “Perpres sebelumnya berbelit-belit dan melibatkan banyak kementerian sehingga menghambat investasi,” ujar Hanif dalam keterangan resmi.

Menurut Hanif, lewat perpres baru ini pemerintah akan mengatur perizin¬an TKA secara efektif dan efisien. Ada birokrasi terpadu satu pintu untuk memberikan kepastian agar iklim investasi kita kondusif. “Kalau iklim investasi kondusif, penciptaan lapangan kerja juga lebih banyak. Jika lapangan kerja lebih banyak, itu juga untuk rakyat.”

Hanif melanjutkan, jumlah TKA di Indonesia masih relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah TKA di negara lain atau jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. “Jumlah TKA di Indonesia tergolong kecil. Bahkan jumlah TKI di negara lain itu yang besar,” ungkap Hanif. (RN)