Jakarta, innews.co.id – Indonesia telah menjelma menjadi negara rising star yang perkembangan ekonominya semakin maju. Diramalkan bahwa pada 2030 nanti, ekonomi Indonesia akan menduduki posisi ke-4 di dunia.

Untuk itu, dibutuhkan peran serta semua anak bangsa, tak terkecuali TNI-POLRI guna mewujudkan kemajuan Indonesia seutuhnya.

Hal ini dikatakan Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-POLRI yang dihadiri kurang lebih 372 para perwira tinggi TNI maupun POLRI, di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK – PTIK), Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Luhut yang menjadi narasumber dalam pembekalan bertema Arah Pembangunan Indonesia dan Pembangunan Sektor Maritim tersebut memotivasi para perwira tinggi TNI-POLRI agar memahami arah pembangunan Indonesia.

Luhut menceritakan pengalamannya sebagai pembicara dalam World Economic Forum (WEF) 2019 yang diselenggarakan di Davos, minggu lalu.

“Mereka mengakui bahwa Indonesia menjadi negara rising star yang perkembangan ekonominya semakin maju. Diramalkan bahwa pada tahun 2030 nanti, ekonomi Indonesia akan menduduki posisi ke-4 di dunia,” jelas Luhut yang tertuang dalam rilisnya.

“Saya pernah bertemu dengan Perdana Menteri China, Li Keqiang. Saya berbicara dengan hormat bahwa semua teknologi yang masuk ke Indonesia harus ramah lingkungan,” tegas Menko Luhut yang juga memberikan syarat bahwa investor asing harus melakukan transfer teknologi, mempekerjakan mayoritas tenaga kerja lokal, dan menghasilkan nilai tambah terhadap bahan mentah dari dalam negeri.

Poros Maritim Dunia

Sebagai seorang Menteri Koordinator dalam Bidang Kemaritiman, Luhut mengingatkan kembali bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar di dunia dan yang saat ini masih terus mewujudkan visi untuk menjadikan Indonesia poros maritim dunia.

Menko Luhut mengajak agar masyarakat Indonesia, khususnya kepada TNI-POLRI berani untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar.

“Jangan mau dianggap kecil sama orang. We have our own and you have your own. Kamu punya peraturan dan kita punya peraturan. Harus hargai itu,” tambah Menko Luhut.

Mengenai kebijakan diplomasi maritim, Menko Luhut amat menyayangkan atas kurang aktifnya penetapan Warga Negara Indonesia (WNI) di organisasi internasional. Namun, ia juga mengapresiasi POLRI dalam keaktifan para perwira di berbagai organisasi internasional.

“Saya minta TNI khususnya Angkatan Laut (AL), seperti di International Maritime Organization atau IMO, pejabatnya juga harus ada disana. Masa kita kepulauan terbesar namun tidak ada pejabatnya disana, kita harus masuk. Kita mulai dobrak,” tegas Menko Luhut. (RN)