Jakarta, innews.co.id – Laporan dari salah satu notaris Doddy Radjasa Waluyo mengenai pungutan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap notaris pemegang surat tanda terdaftar (STTD) karena dinilai tidak memenuhi rasa keadilan kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI), direspon cepat oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI).

Secara khusus, ORI mengundang PP INI sebagai payung para notaris yang langsung mengirim beberapa pengurusnya untuk berdialog di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jum’at (21/12).

Menurut Sri Widyawati, SH., Sp.N., Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga PP INI yang hadir dalam pertemuan tersebut, pungutan yang diberlakukan bagi notaris di pasar modal itu, menurut OJK, didasarkan pada PP No. 11/2014.

Sri Widyawati, SH., Sp.N., Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga PP INI di Kantor Ombudsman, Jum’at (21/12)

Menurut Sri, pungutan yang dikenakan kepada notaris pemegang STTD sebesar Rp5 juta pertahun. Sementara profesi lain dikenakan per transaksi.

Sri menambahkan, sejak 2015, PP INI telah menyurati OJK mengenai keberatan ini. Waktu itu, INI bersama HKHPM (Himpunan Kuasa Hukum Pasar Modal) dan IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia). Namun, ditolak.

“Mereka (OJK) mendasarkan pungutan pada UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, kemudian UU No. 11 Tahun 2011 tentang OJK. Lalu, PP No.11/2014 memberi kewenangan kepada OJK untuk melakukan pungutan, termasuk kepada lembaga penunjang pasar modal. Notaris dalam hal ini dimasukkan sebagai lembaga penunjang pasar modal. Dan, disitulah kesalahannya. Akibatnya, notaris dikenai pungutan dari STTD yang dipegang notaris masing-masing,” terang Sri.

Dulu, lanjut Sri, saat pasar modal dibawah Bapepam, tidak ada pungutan kepada notaris. “Kalau sekarang ada pungutan, tentu teman-teman keberatan,” ujar Sri.

Lebih jauh ia menerangkan, tidak tepat bila dikatakan notaris sebagai pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. “Notaris dalam hal ini hanya membantu ketertiban dan kelancaran transaksi di pasar modal. Jadi tugasnya hanya memenuhi UU, bukan keinginan notaris saja. Peran notaris hanya sebagai saksi. Keberadaan notaris tidak diawasi atau berada di bawah naungan OJK,” urainya.

Intinya, tidak tepat bila notaris dikenakan biaya, padahal fungsinya hanya membantu kelancaran transaksi di pasar modal.

Sementara itu Dadan S. Suharmawijaya Anggota ORI menjelaskan, ada keberatan dari notaris yang terdaftar sebagai penunjang pasar modal. Padahal, notaris tidak melakukan transaksi apa-apa, namun dipungut iuran oleh OJK.

“Kasus ini telah ditangani Ombudsman,” ujar Dadan.

Ia menjelaskan, Ombudsman akan meminta keterangan banyak pihak, mulai dari OJK, Kementerian Keuangan, Notaris, maupun pakar, dan akademisi. “Outputnya adalah review kebijakan. Semoga bisa selesai dalam hitungan bulan,” harap Dadan.

Ditambahkannya, pada 2017 keluar Peraturan OJK mengenai salah satunya pendaftaran perpanjangan STTD. Bagi mereka yang tidak terdaftar, otomatis tidak bayar iuran lagi. Jadi, yang bermasalah hanya periode 2014-2017 saja. (RN)