Jakarta, innews.co.id – Rapor merah dari Indonesia Maritime Forum (IMF) yang diberikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beberapa waktu lalu menuai banyak tanggapan dari berbagai pihak. Bahkan, ada yang mengkoreksi penilaian tersebut. Dari fakta dilapangan, menurut beberapa pihak, didapati ternyata kondisi lebih buruk daripada rapor merah tersebut.

Salah seorang pengusaha perikanan di Bitung yang enggan disebutkan namanya mengatakan, penilaian IMF tidak sepenuhnya benar karena kondisi di lapangan bicara lain. Dia mencontohkan, kenaikan sumber daya ikan ternyata hoaks.

“Kenaikan sumber daya perikanan bukan karena program pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), tapi sudah terjadi sejak zaman Pak Cicip (Sharif Cicip Sutardjo – Menteri Kelautan periode 2011-2014, red). Kalau pun nilainya bertambah itu dipaksakan dan naiknya sebenarnya sudah lama, tapi tidak dipublikasikan karena takut dianggap eksploitasi,” terang dia.

Selain itu, ia mengatakan, siapa bilang kapal-kapal asing berkurang, tidak benar. Malah semakin marak. “Yang berhenti itu kapal-kapal eks asing yang dipikir maling. Padahal, sudah jelas-jelas dibeli oleh pengusaha perikanan di Indoensia dan di balik nama. Masak gara-gara kapal pernah dipakai pengusaha perikanan di luar negeri saja dulunya, sekarang kita pakai, dianggap sebagai maling,” tandasnya tajam.

Soal tetap maraknya kapal-kapal asing yang mencuri ikan dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah kapal yang ditangkap oleh pengawas, Airud, dan Angkatan Laut. “Setiap tahun jumlahnya semakin meningkat,” kata dia.

Fakta lapangan

Sementara itu, Yugi Prayanto Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan saat ditanya soal rapor merah IMF ini secara singkat mengatakan, “Saya tidak tahu persis kebenaran data yang disajikan. Hanya saja, keyakinan saya, bahwa yang tahu persis kan teman-teman di lapangan,” ujarnya datar.

Dia menambahkan, “Jika ada usulan perubahan untuk kebaikan tanpa merusak lingkungan, mestinya dipertimbangkan, bukan diabaikan. Karena, bagi Yugi usulan perubahan itu akan mendukung ekspor perikanan Indonesia dan tentunya menaikkan pendapatan negara”.

Deregulasi

Pada kesempatan lain, Wayan Sudja, Ketua Umum Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo) mengatakan, apa yang disampaikan IMF bisa jadi benar dan sesuai fakta di lapangan. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah sedia melakukan deregulasi, bukan malah mempertahankan aturan-aturan yang tidak mendukung perikanan Indonesia, bukan hanya dari sisi peningkatan sumber daya, tapi juga aktifitas ekspor dan sebagainya.

Wayan juga memaparkan ada sejumlah peraturan yang harusnya direvisi, di antaranya peraturan mengenai pembatasan akses kapal buyers ikan kerapu hidup hasil budidaya dari Hong Kong; pelarangan penangkapan benih lobster dari alam dan pelarangan penangkapan kepiting dan rajungan dari alam ukuran tertentu; peraturan mengenai penghentian perpanjangan ijin kapal impor/buatan luar negeri yang sudah lama dimiliki dan dibeli dari luar negeri—padahal para pemilik kapal tersebut sudah membayar PNBP dimuka; soal larangan transhipment hasil penangkapan ikan di tengah laut—transhipment sangat diperlukan untuk menghemat BBM dan menjaga mutu ikan; larangan penggunaan 17 macam alat tangkap berjenis pukat, termasuk alat tangkap cantrang yang sudah lama digunakan oleh nelayan di berbagai tempat; serta adanya beban pungutan di bidang perikanan yang naik 10 kali lipat sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 75 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Soal PP No. 75/2015 tersebut, menurut Wayan, sangat memberatkan pihak pengusaha perikanan karena kenaikannya tidak dilakukan bertahap dan tidak berdasarkan situasi yang sebenarnya di lapangan, di mana pengusaha telah terbebani dengan biaya perbekalan melaut yang cukup tinggi serta biaya-biaya lain, baik resmi atau tidak. (RN)