Jakarta, innews.co.id – Program Pemantapan Nilai-nilai (Taplai) yang menjadi buah kerja sama antara Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dengan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) sementara ini dimoratorium. Akibatnya, beberapa anggota yang sudah mendaftar terpaksa harus tertunda ikut pendidikan di Lemhanas.

Hal ini disampaikan Amriyati A. Supriyadi, SH., MH., Ketua Bidang Pengembangan Kelembagaan Profesi Pengurus Pusat IPPAT di kantornya, Jumat (25/10). Menurutnya, Taplai ini merupakan angkatan pertama di era kepemimpinan Julius Purnawan. Dua angkatan sebelumnya telah berjalan lancar di eranya Syafran Sofyan.

Sebenarnya, kata Amriyati, sudah ditentukan tanggal pelaksanaan Taplai. “Tiba-tiba kami dipanggil oleh Deputi karena ada surat yang dilayangkan oleh oknum kepada Gubernur Lemhanas berkaitan dengan gugatan Kongres VII IPPAT di Makassar yang saat ini tengah berproses di PN Jakarta Barat,” urainya.

Dikatakannya, oknum tersebut selain berkirim surat juga menghubungi salah satu direktur di Lemhanas untuk mengutarakan permasalahan yang terjadi di tubuh IPPAT. Bahkan dikatakan kepengurusan sekarang tidak legitimate dan sebagainya. “Bagi saya tidak etis juga demikian. Sekalipun mungkin ada yang merasa ada masalah yang harus diselesaikan, tapi organisasi tetap harus berjalan,” kata Amriyati.

Dikatakannya, saat ini telah terjadi pergeseran nilai-nilai. Banyak organisasi (termasuk IPPAT, red) sekarang trennya sudah seperti partai politik. Di parpol banyak orang yang dalam pertarungan siap menang, tapi tidak siap kalah. Ini juga terjadi di organisasi.

Gelar perkara

Lebih jauh Amriyati mengatakan, kalau mau jujur, apa sih yang dipermasalahkan. Mari kita bedah kasus. Kalau untuk perbedaan jumlah suara antara Caketum dengan MKP, itu biasa, karena pemilihan ketum itu lebih seksi daripada MKP, mungkin banyak yang belum paham. “Sama seperti antara Pilpres dan Pileg, orang lebih cenderung ikut Pilpres dari pada Pileg. Bisa jadi, dia coblos calon Presiden saja, tapi tidak caleg karena bingung dan kebanyakan tidak ia kenal,” ujar Amriyati mengibaratkan.

Seharusnya, tambah Amriyati, pihak yang kalah legowo, dan tidak mempersoalkan hasil-hasil keputusan sepanjang tidak melanggar AD/ART. Ketika pemilihan, kata Amriyati, Presidium sudah menyampaikan kondisi pemilihan kepada para caketum dan saat itu mereka sudah menerima. Tapi ketika usai perhitungan, lain lagi ceritanya.

Amriyati mengharapkan, rekan-rekannya sesama PPAT yang menggugat bisa duduk bersama dan membicarakan hal-hal yang dianggap penting diselesaikan. “Harus dilihat mudarat dan manfaatnya dari gugatan yang dilayangkan. Karena bisa berdampak kurang baik terhadap anggota,” imbuh Amriyati seraya mengatakan kalau pun menggugat, tapi jangan halang-halangi kerja sama IPPAT dengan berbagai lembaga lain.

Menurut Amriyati, kalau sampai benar Lemhanas memoratorium, tentu akan merugikan para PPAT yang sudah mendaftar. Dikatakannya selama ini sekitar 100 PPAT ikut serta dalam pendidikan pemantapan nilai-nilai tersebut.

Memang, tambah Amriyati, dirinya bersama beberapa pengurus IPPAT sudah bertemu dengan Deputi di Lemhanas dan menerangkan duduk persoalannya. 

“Memang ada pembicaraan sebaiknya program ini di moratorium dulu sampai ada kejelasan mengenai sengketa yang ada di IPPAT. Kami sudah jelaskan bahwa tidak ada permasalahan yang krusial di IPPAT. Kalau pun ada gugatan, itu menjadi hak dari orang per orang di IPPAT. Karena kalau hanya gara-gara gugatan, Taplai harus dimoratorium, maka butuh waktu yang lama sekali menunggu masalah ini selesai,” terang Amriyati.

Pihak IPPAT sudah meminta audiensi dengan Gubernur Lemhanas untuk lebih menjelaskan masalah ini. “Nampaknya Gubernur Lemhanas baru mendapat info sepihak. Perlu klarifikasi dari sisi yang lain. Kami berharap setelah audiensi, kami berharap pandangan Gubernur Lemhanas bisa berubah,” harapnya.

Pendapat berbeda

Sementara itu, ketika dikonfirmasi Julius Purnawan, SH., MSi., memberikan pendapat yang berbeda soal kedatangannya ke Lemhanas. Menurut Julius, kedatangan pengurus PPAT ke Lemhanas untuk melihat koordinasi kesiapan IPPAT dalam kerja sama dengan Lemhanas. 

Julius Purnawan

“Jadi, dipertanyakan apakah kita mau memasukkan kepentingan IPPAT ke dalam pendidikan Pemantapan Nilai-Nilai (Taplai) di Lemhanas karena hal itu dimungkinkan,” terang Julius di sela-sela PraKongres INI di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Julis menerangkan, dirinya mendiskusikan model-model apa saja yang mau dimasukkan IPPAT ke dalam pendidikan tersebut. Dikatakannya, kalau jumlah peserta Diklat Taplai di Lemhanas dari IPPAT besar berarti bisa dibikin kelas tersendiri, kalau tidak, bisa digabung dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). 

“Kami hanya menjembatani kebutuhan anggota saja. Tidak ada keharusan IPPAT bikin Diklat Taplai sendiri bersama Lemhanas. Itu sifatnya conditional saja,” tandas Julius. (RN)