Jakarta, innews.co.id – Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) hasil Kongres VII di Makassar, yang kini tengah digugat di PN Jakarta Barat, kabarnya membuat perubahan dari yang tadinya Rapat Kerja (Rapat Kerja) menjadi Rapat Koordinasi (Rakor).

Bahkan kabarnya akan mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), yang tidak dikenal dalam rapat perkumpulan di AD/ART. Penyimpangan itu diketahui dari Surat PP IPPAT yang beredar bernomor 47/PPIPPAT/II/2019 tertanggal 18 Februari 2019.

Konon kabarnya ada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang menanyakan hal tersebut. Alasannya, perubahan menjadi rakor menjadi pertanyaan para PPAT didaerah karena istilah tersebut tidak ada dalam AD/ART.

Menanggapi hal tersebut, PP IPPAT menyampaikan, “Pelaksanaan dan penamaan Upgrading & Rakor telah dikonsultasikan PP IPPAT dengan Dewan Pakar”.

Dijelaskan pula, Rakor PP IPPAT, Pengwil, Pengda dan semua unsurnya dapat diadakan sewaktu-waktu untuk koordinasi masalah-masalah di pusat, wilayah, daerah-daerah. “Hal ini sudah lazim seperti sebelum malam Upgrading antara PP IPPAT dengan Pengwil-Pengwilnya,” jelas PP.

Dicontohkan adanya Rakor DKP, DKW,DKD, dan PP. Namun, ketika coba di cross check AD/ART, yang ada soal Raker. Tepatnya di Bab X Rapat Kerja Perkumpulan Pasal 24 yang menyatakan, Rapat Kerja Perkumpulan terdiri dari Rapat Kerja Nasional untuk di tingkat pusat dan Rapat Kerja Wilayah untuk di tingkat wilayah.

Lebih jauh bicara soal biaya untuk Rakor, PP menjelaskan, “Biaya yang ada itu adalah untuk biaya Upgrading yang akan mensubsidi biaya-biaya pelaksanaannya dan rapat-rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Pra Kongres/Kongres tersebut yang biasanya diadakan berdekatan hari acara Upgrading tersebut”.

Apakah itu artinya, biaya rakor menggunakan biaya upgrading atau dengan kata lain pembiayaan rakor nebeng dengan pelaksanaan Upgrading, di mana peserta dipungut biaya?

Banyak pihak menilai, harusnya peserta upgrading dikenakan biaya terjangkau, sementara biaya Raker menjadi tanggung jawab PP atau Pengwil. Bukan peserta upgrading yang dibebankan biaya yang ujungnya digunakan untuk Rakor PP/Pengwil.

Menjadi pertanyaan besar, mengapa takut menggunakan istilah Raker dan merubahnya menjadi rakor. Apakah terkait dengan gugatan Kongres VII yang saat ini masih bergulir?

Bahkan ada yang mensinyalir, penggunaan nama rakor untuk menghindari gugatan lanjutan. Sebab, kalau menggunakan istilah Raker, kemungkinan digugat karena Kongres VII kini tengah berproses di pengadilan.

Ketika coba dikonfirmasi mengenai hal ini, Tim Gugat IPPAT dengan tajam berasumsi,
Rakor itu disinyalir merupakan konsolidasi pendukung untuk melawan gugatan. Benarkah?

Sementara ketika coba dikonfirmasikan mengenai isu pergantian nama Raker menjadi rakor dan soal pembiayaan yang diambil dari pungutan upgrading, Senin (25/2/2019), dengan santai Julius Purnawan, SH., MSi., mengatakan, “Nanti di Bali ya dijelaskan”. (RN)