Pinrang, innews.co.id – Kelompok ritel modern menjadi tantangan tersendiri bagi sejumlah koperasi serba usaha (KSU) di tanah air. Upaya untuk bersaing terus dilakukan lewat pembenahan di berbagai bidang. Itu yang dilakukan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Ma’unah yang berada di Pinrang, Sulawesi Selatan.

Seperti disampaikan Sekretaris KPRI Ma’unah, Syahrir Haruna saat ditemui di Pinrang, Sulsel, Kamis (26/7). Menurut Haruna, koperasi yang telah berdiri sejak 1974 ini memiliki fokus usaha di bidang ritel. Kerja kerasnya yang tiada lelah diganjar penghargaan sebagai koperasi berprestasi 2018 dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Koperasi ini sudah tiga kali berganti nama, mulai dari Koperasi Departemen Agama, Koperasi Pegawai Negeri, hingga terakhir berubah menjadi KPRI Ma’unah pada tahun 2006.

Hingga kini, koperasi ini beranggotakan 455 orang. Dari Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2017, tercatat total aset yang dimiliki sebesar Rp5,778 miliar yang bersumber dari hasil usaha, simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota.

Usaha ritel sudah dimulai sejak koperasi ini berdiri yakni dengan membangun usaha pertokoan. Awalnya usaha ini diperuntukan sekedar memenuhi kebutuhan anggota, namun pada akhirnya berkembang hingga mampu bertahan sampai saat ini. Keberadaan koperasi inipun dihantui oleh hadirnya usaha ritel modern di Kabupaten Pinrang.

“Kami punya konsumen jelas. Kami sudah prediksi masih ada calon anggota 700 orang di luar kami. Ada 12 KUA, dan remaja masjid. Bagaimana kami bisa ajak sehingga anggota bisa bertambah,” ujar Syahrir.

Ada tiga kegiatan usaha dilakukan di KPRI Ma’unah yakni Usaha Simpan Pinjam (USP) tahun 1977, dan usaha kredit pemilikan rumah (KPR), serta penjualan lahan yang dimulai tahun 2007. Ketiga unit usaha itu dikelola dengan baik hingga bertahan sampai sekarang.

“Kami terkendala permodalan. Sebelumnya, kami mengajukan kredit ke bank tapi kewalahan bayarnya karena bunganya yang terlalu tinggi, sehingga sekarang ini kami hanya putarin saja modal yang dari anggota,” akunya.

Syahrir bersama para pengurus sedang berupaya untuk mengajukan proposal pinjaman dana bergulir kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM di Jakarta. Apalagi mereka mengetahui bunga pinjaman dana bergulir lebih rendah dari bank konvensional. Hanya saja mereka belum paham tata cara dan syarat mengajukan pinjaman.

“Kami optimis bagaimana ini bisa ke LPDB, tapi kami butuh yang namanya pembinaan dari dinas koperasi sini dan memberikan support supaya kami bisa mangajukan pinjaman,” ujar Syahrir.

Diakuinya peran Dinas Koperasi dan UKM begitu besar dalam mendorong maju pesatnya koperasi ini. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel rutin melakukan kegiatan pendampingan yang melibatkan tenaga pendamping rekrutmen, maupun pelatihan. Program reformasi total koperasi yang digulirkan oleh Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengubah pola pendekatan dari kuantitas menjadi kualitas menuntut mereka membina koperasi secara optimal.

Sementara itu, menurut Kadiskop dan UKM Sulsel, Abdul Malik Faisal, jumlah koperasi aktif di Sulsel sebanyak 8.600 unit. Sedangkan yang telah dibubarkan sejak tahun 2018 sebanyak 1.311 unit. Dinaskop dan UKM membutuhkan tenaga pendamping untuk membina koperasi, selian agar menghindari koperasi dari ancaman pembubaran. Pendampingan tersebut berupa penguatan organisasi, kelembagaan, dan usaha pelaku KUMKM. (RN)