Jakarta, innews.co.id – Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bersikeras mengajukan Achmad Syaiku, menjadi salah satu bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta menuai kritik dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pasalnya, Syaikhu juga mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (DPR RI) pada Pemilu Serentak 2019 dan sejauh ini kabarnya memperoleh suara signifikan sehingga bisa masuk Senayan.

Menurut Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Manik, di Jakarta, Kamis (4/7/2019), “Itu kewenangan parpol. Artinya, itu kan yang bersangkutan dicalonkan sebelum beliau maju ke DPR. Logikanya, harusnya parpol mengantisipasi seperti itu. Sudah jelas yang bersangkutan mencalonkan wagub kenapa kok dibiarkan maju Pileg. Itu perlu dipertanyakan ke parpol.

Sebagaimana diketahui, Achmad Syaiku maju bersama dua nama kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lainnya yakni, Abdurrahman Suhaimi dan Agung Yulianto menjadi balon wagub DKI.

Dari proses tes kepatutan dan kelayakan, Suhaimi tersingkir dan menyisakan Syaiku bersama Agung sebagai cawagub DKI yang akan dipilih oleh DPRD DKI Jakarta.

Menurutnya, kelalaian PKS yang tetap mengajukan Achmad Syaiku yang diketahui lolos ke DPR RI itu nantinya berpotensi merugikan masyarakat DKI.

“Jika nantinya dalam proses pemilihan wagub DKI, Achmad Syaiku mengundurkan diri, proses pemilihan akan berjalan dari ulang kembali karena partai pengusung harus mencari cawagub baru untuk menjadi kompetitor Agung Yulianto,” kata Akmal.

Hal ini, lanjutnya, akan menyebabkan kursi wagub DKI semakin lama kosong. Sebab, tidak ada penentuan pemenang berdasarkan pengunduran diri salah satu calon.

Meskipun demikian, Akmal menyebut Kemendagri tidak bisa berbuat apa-apa terkait pengajuan bakal calon wagub DKI hingga final proses pemilihan. (IN)