Jakarta, innews.co.id – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) adalah dua hal yang berbeda. Artinya, jika dalam AD/ART suatu perkumpulan tertulis Raker, namun faktanya yang dilakukan Rakor itu adalah suatu bentuk penyimpangan dari pengurus.

Penegasan itu disampaikan Muhammad Aroman, SH., Ketua Pengurus Wilayah (Pengwil) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Nusa Tenggara Barat Muhammad Aroman SH., dan Oscar Fredyan Iqbal Utama, SH., MKn., PPAT di wilayah Cirebon dalam perbincangan dengan innews, beberapa waktu lalu.

Menurut Aroman, Rakornas biasanya digunakan untuk rapat koordinasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan tertentu (biasanya bersifat insidentil), bersifat teknis pelaksanaan. Jadi, biasanya dilakukan tergantung ada tidaknya kegiatan.

Sedangkan Rakernas digunakan untuk menentukan apa saja kegiatan yang akan dikerjakan dalam jangka pendek maupun panjang. Bisa juga berisi evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan sebagainya.

Lebih ekstrem lagi, Oscar menilai, Rakornas IPPAT adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengaku-ngaku pengurus PP IPPAT.

“Istilah tersebut tidak diketemukan dalam AD/ART Perkumpulan IPPAT. Yang dikenal adalah Rakernas,” kata Oscar seraya mengingatkan bahwa salah satu kewajiban ketua umum yang “sah” adalah menjalankan AD/ART, bukan menjalankan yang diluar ketentuan AD/ART.

Mengenai penggunaan istilah Rakor kemungkinan terkait dengan gugatan Kongres, Oscar menilai, ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam. Jika kita mempelajari gugatan kongres secara holistik dapat terbaca didalamnya mengenai persoalan kongres dan keputusan presidium (bukan keputusan kongres).

“Selain kegiatan pelaksanaan kongres yang ‘kacau’, penetapan ketua umum oleh presidium mengenai ketua umum terpilih hanya mencapai kurang lebih 28 persen dari total suara sah dalam kongres walaupun sampai saat ini belum ada yang mengetahui berapa sebenarnya peserta kongres yang pemilik suara sah dalam kongres IPPAT VII. Juga sampai saat ini Majelis Kehormatan Pusat (MKP) IPPAT yang terpilih belum pernah dilantik didalam kongres, sehingga jika mengacu dalam ketentuan AD IPPAT maka MKP belum dapat menjalankan kewenangannya,” urainya.

Oleh karenanya, persoalan legitimasi tersebut mungkin yang menjadi dasar pertimbangan mengapa kegiatan bukan menjalankan AD/ART Perkumpulan, karena jika gugatan terhadap kongres dikuatkan bahwa yang mengaku-ngaku tersebut belum sah, maka pelaksana yang terlibat dalam kegiatan “Rakornas” terhindar dari gugatan berikutnya yang mungkin diajukan oleh para PPAT yang mengikuti kegiatan tersebut.

“Penggunaan istilah Rakornas sepertinya sudah dipertimbangkan oleh pihak-pihak tertentu,” kata Oscar.

Dia mengingatkan, “Dengan adanya rencana pelaksanaan Rakornas tersebut, sebaiknya para PPAT mengkaji kembali dengan lebih bijaksana. Kembali kepada marwah perkumpulan IPPAT yang sesungguhnya”.

Sementara Aroman memastikan bahwa Raker dan Rakor itu jelas berbeda. “Untuk itu, Pengwil IPPAT NTB belum memutuskan untuk hadir atau tidak,” tukasnya. (RN)