Papua, innews.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut membayar Rp10 triliun karena telah melakukan kriminalisasi terhadap Gubernur Papua.

Tuntutan ini disampaikan masyarakat adat Papua yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu Bela Papua (ARB2P) melalui unjuk rasa dan demo oleh seribuan masyarakat adat Papua di depan Kantor Gubernur Papua, Rabu (13/2/2019) lalu.

ARB2P menilai KPK berupaya melakukan kriminalisasi dan pembunuhan karakter terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dan jajarannya, dalam peristiwa di Hotel Borobodur, Sabtu (2/2/2019) lalu.

Saat itu, KPK berupaya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Papua dan jajarannya, yang sedang menggelar rapat evaluasi anggaran bersama DPRD Papua dan Kemendagri.

Namun, OTT yang coba dilakukan penyelidik KPK gagal. Bahkan berujung pelaporan adanya pengeroyokan terhadap penyelidik KPK di lokasi ke Polda Metro Jaya.

Menurut Kuasa Hukum Pemprov Papua Stefanus Roy Rening, masyarakat adat memprotes upaya kriminalisasi KPK terhadap Gubernur Papua yang juga dianggap sebagai upaya pembunuhan karakter (character assasination) terhadap Gubernur Papua.

“KPK dianggap telah mempermalukan Gubernur Papua Lukas Enembe yang merupakan salah satu kepala suku besar di wilayah hukum adat Papua. Masyarakat adat Papua marah karena harkat, martabat, dan wibawa pemimpin mereka telah direndahkan oleh KPK,” kata Roy Rening, Minggu (17/2/2019).

Roy menambahkan, adat masih berlaku di Papua meliputi lima wilayah hukum adat, yakni Ahim Ha, Lapago, Meepago, Mamta, dan Saeran.

Denda adat ini, lanjut Roy, kerap diterapkan masyarakat adat Papua untuk menyelesaikan sejumlah masalah di antara warga, mulai dari pencemaran nama baik, perkawinan, perebutan hak, hingga perang suku.

Secara konstitusi, tambahnya, denda adat ini diakui di Indonesia berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke- 4. Bunyinya, negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Dalam konteks hukum adat, KPK dianggap telah mempermalukan pemimpin mereka Gubernur Papua. Karenanya, KPK harus merespons putusan masyarakat adat dengan berkomunikasi kepada para pemimpin suku di masyarakat adat Papua,” imbuh Roy Rening.

Lebih jauh Roy mengatakan, penegakan hukum oleh KPK di Papua tidak akan efektif. Sebab, masyarakat Papua sudah tidak percaya, akibat KPK tidak menaati dan menghormati serta mengomunikasikan denda adat yang diputuskan oleh masyarakat adat Papua kepadanya,” tukas Roy Rening.

Sebelumnya, aksi saling lapor ke polisi dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK melaporkan adanya tindak pidana pengeroyokan terhadap penyelidik KPK saat sedang bertugas mengumpulkan data adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam rapat evaluasi anggaran Pemprov Papua, di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu 2 Februari 2019 lalu.

Laporan disampaikan ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sedangkan Pemprov Papua melaporkan balik KPK berupa tindak pidana pencemaran nama baik yang telah dilakukan penyelidik KPK itu ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Kedua kasus ini tengah diproses penyidik Polda Metro Jaya. (RN)