Jakarta, innews.co.id – Beberapa catatan penting mengenai wadah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) sepanjang 2018, yang dikeluarkan oleh Masyarakat Pemerhati IPPAT dalam rilisnya, Senin (31/12), harusnya menjadi perenungan bersama semua pihak.

Dalam catatannya disampaikan, Kongres VII IPPAT 2018 telah melahirkan kepemimpinan gaya baru. Tidak lagi memikirkan legitimasi atas jabatannya. Bahkan MKP yang jelas-jelas belum dilantik, tapi dengan gagahnya sudah melantik MKW di berbagai tempat. Rasanya cukup menggelikan.

Pun Kongres IPPAT 2018 serta turunannya telah melahirkan banyak elit organisasi (Presidium Kongres) yang lebih mementingkan melindungi putusannya, meskipun keputusan tersebut salah daripada menegakkan AD/ART.

Yang lebih menghebohkan dan menjadi catatan sejarah bagi organisasi di Indonesia, bahkan di dunia bahwa IPPAT kini dipimpin oleh seorang yang menyandang status Ketum Organisasi Tergugat paling banyak sedunia. Saat ini, telah tergugat di 11 kasus dan berpotensi menjadi tergugat di 35 kasus selanjutnya.

Tentunya ini sangat memalukan sekali. Nampak jelas tidak ada niatan dalam dirinya untuk menyelesaikan masalah di tubuh organisasi yang ia pimpin. Yang ada justru membiarkan gugatan demi gugatan terjadi. Justru seolah ‘mengajak’ lebih banyak orang menjadi ikut tergugat. Padahal, esensinya pimpinan itu melindungi anggota, bukan malah menjerumuskan.

Selain itu, Masyarakat Pemerhati IPPAT juga menilai, saat ini para anggota IPPAT atau pengurus di wilayah atau daerah semakin tidak peduli atas status Ketum Organisasi “sebagai tergugat kelas wahid”. Harusnya anggota malu akan hal itu. “Suatu saat mungkin anggota juga tak peduli apapun pada Ketum Organisasi alias cuek habis,” ujar Masyarakat Pemerhati IPPAT ini lagi.

Ini kondisi yang sangat tidak baik bagi keberlangsungan sebuah organisasi.

Hal positif yang dirasakan sepanjang 2018 adalah telah lahir generasi anggota IPPAT yang kritis yang tidak begitu saja menerima putusan elit organisasi (Presidium Kongres dan Ketua-Ketua Pengwil).

“Jika ada pelanggaran nyata atas AD/ART di organisasi, maka jangan dibiarkan. Segala upaya harus dilakukan untuk mengembalikan organisasi ke rel yang benar,” jelas Masyarakat Pemerhati IPPAT tersebut. (RN)