Jakarta, innews.co.id – Kerja sama bidang pemanfaatan basis data pemilik manfaat (beneficial ownership) dalam rangka pencegahan tindak pidana bagi korporasi di Indonesia dilakukan 6 kementerian dalam bentuk penandatanganan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman di Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Ke-6 kementerian tersebut antara lain, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Sofyan Djalil, serta perwakilan dari Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi dan UKM. Acara tersebut juga dihadiri oleh wakil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni, Laode M Syarif.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof. Rully Indrawan bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamongan Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil, Sekretaris Jendral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ego Syahrial, dan Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi yang disaksikan Oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif. Jakarta, Rabu(3/7/2019).

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan penandatanganan nota kesepakatan tersebut merupakan jawaban dari tantangan dalam penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana pendanaan terorisme. Hal itu sejalan dengan salah satu rencana aksi strategi nasional pencegahan korupsi.

“Pengungkapan pemilik manfaat menjadi penutup atas potensi contoh tindak kejahatan, mengingat banyaknya upaya pengelabuan informasi pemilik manfaat melalui tindakan tindakan berlapis dengan menggunakan corporate vehicle antara lain ‘shell companies atau nominees’,” ujar Yasonna.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut tujuan dilakukan penandatanganan MoU ini adalah terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas dan fungsi serta mengoptimalkan potensi PARA PIHAK melalui Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam rangka pencegahan tindak pidana bagi korporasi.

“Diharapkan dengan adanya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dapat mendorong kolaborasi untuk memperkuat basis data beneficial ownership, sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, baik pencegahan korupsi maupun penegakan hukum informasi serta tersedia untuk umum,” kata Laode.

Sekretaris Kemenkop dan UKM Rully Indrawan yang dalam kesempatan itu mewakili Menkop dan UKM Puspayoga menyambut positif penandatanganan MoU tersebut. Ia yakin hal ini akan efektif dalam menekan tindak pidana korupsi. Kemenkop dan UKM sendiri mempunyai agenda pemberantasan korupsi yang terintegral dengan program strategis nasional.

“Dalam kaitan dengan masalah Tipikor kita punya bagian yang terintegral dengan strategis nasional. Saya kira ini penting bagi kepastian pelaksanaan sebuah pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” ungkap Rully.

Sementara itu, Deputi Pengawasan Kemenkop dan UKM, Suparno menambahkan, “Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan badan hukum yang harus mudah, cepat dan tanpa ada korupsi. Ini harus kita jaga supaya usaha juga sudah dimulai dengan upaya pencegahan. Ini bagian dari komitmen pemerintah untuk bersama-sama mencegah korupsi mulai dari pendaftaran sampai dengan usahanya”. (RN)