Levita Ginting Supit SH., MH., Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Franchise & Lisensi serta Wakil Ketua Umum Hippindo (Himpunan Pengusaha Ritel & Pengusaha Penyewa Mall)

Jakarta, innews.co.id – Virus Corona atau Covid-19 bak ‘tsunami’ yang meluluhlantakkan kehidupan banyak manusia di dunia ini. Pun dunia bisnis porak-poranda terkena imbasnya.

Ini begitu dirasakan oleh bisnis franchise (waralaba) dan retail yang tadinya begitu perkasa tumbuh di persada ini, kini harus tergerus, bahkan merugi hingga 80 persen.

Hal ini dikatakan Levita Ginting Supit SH., MH., Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Franchise & Lisensi dalam pesannya kepada innews, Kamis (26/3/2020) sore.

Menurutnya, hampir semua bidang bisnis terdampak virus corona. Omzetnya menurun drastis. “Bahkan di bisnis franchise terjadi penurunan luar biasa. Bisa mencapai 80 persen,” jelas Levita yang juga Wakil Ketua Umum Hippindo (Himpunan Pengusaha Ritel & Pengusaha Penyewa Mall) ini.

Saat ini, lanjutnya, banyak bisnis yang tutup dan merumahkan karyawannya. “Sangat jarang yang operasional pada saat ini. Apalagi masyarakat dihimbau tinggal di rumah dan bekerja dari rumah. Mal-mal juga mulai ditutup. Itu artinya, bisnis franchise dan retail pun harus tutup,” urainya.

Ditambahkannya, yang bisa dilakukan sekarang ini adalah berdoa. “Kita bersama doakan supaya kondisi ini mampu kita lewati bersama dengan pertolongan Tuhan,” harapnya.

Ia berharap pemerintah dapat membantu para pekerja yang di rumahkan, khususnya mengenai gaji mereka, karena mereka harus menghidupi keluarga mereka juga. “Pengusaha juga pusing karena tidak ada income masuk. Itu pun masih harus membayar karyawan, walau tidak full,” tukasnya.

Sejauh ini, tambahnya, pemerintah berencana untuk memberikan bantuan, tapi kita akan lihat realisasinya nanti.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono menyampaikan, pemerintah tengah menjajaki kemungkinan mengeluarkan satu bentuk utang baru atau bond yang diberi nama recovery bond.

Recovery bond merupakan surat utang pemerintah dalam rupiah yang nantinya bisa dibeli oleh Bank Indonesia atau swasta, di mana dana dari penjualan surat utang tersebut akan dipegang oleh pemerintah dan disalurkan kepada dunia usaha melalui kredit khusus,” paparnya.

“Untuk mengurangi PHK, kita ingin menjaga dunia usaha agar cashflow-nya tetap terjaga. Pemerintah sedang menjajaki akan mengeluarkan satu bentuk utang baru atau bond yang namanya recovery bond. Penjualan surat utang ini nantinya akan disalurkan melalui kredit khusus yang dibuat seringan mungkin, sehingga pengusaha bisa mendapatkan kredit khusus tersebut untuk membangkitkan usahanya,” kata Susiwijono dalam telekonferensi, Kamis (26/3/2020).

Untuk mengeluarkan recovery bond ini diperlukan perubahan peraturan, sebab saat ini ada keterbatasan di mana BI hanya boleh membeli surat utang dari secondary market. Menurutnya, diperlukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). (RN)