Dantara angkat bicara soal kejanggalan anggaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Jakarta, innews.co.id – Warga Jakarta harusnya berterima kasih dengan dibukanya indikasi korupsi yang terjadi pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta. Sebab, kalau dibiarkan, maka uang rakyat yang harusnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, disikat oleh oknum-oknum di pemerintahan.

Penegasan ini dikatakan Putri Simorangkir Ketua Umum Damai Nusantaraku (Dantara), organisasi relawan pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 lalu ini menyikapi upaya William Aditya anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI yang coba membongkar dugaan penggelapan uang rakyat, melalui penyajian item-item kebutuhan yang dirasa tidak rasional.

Putri Simorangkir Ketua Umum Damai Nusantaraku (Dantara)

Sementara itu, Djoko Sartono anggota Dantara mengatakan, justru harusnya warga Jakarta berterima kasih pada William dan kawan-kawan lainnya yang dengan penuh keberanian membuka kejanggalan anggaran kepada publik dengan segala risiko yang dihadapinya.

Djoko Satono

“Terbongkarnya kejanggalan anggaran tersebut telah membukakan mata kita semua,” kata Sartono.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Sartono mengharapkan KPK dan Polri menelusuri secara mendalam. Melakukan pengecekan mulai dari perenaan, proses persetujuan hingga pelaksanaan anggaran.

Di tempat terpisah, Sulhan Askandar, Penasihat Dantara menilai, langkah William itu adalah hal biasa saja yang memang harus dilakukan sebagai wakil rakyat dalam fungsinya sebagai pengontrol anggaran. Tapi karena di DKI belum pernah dilakukan dan ini yang pertama jadinya heboh.

Sulhan Askandar

“Apa yang dilakukan William adalah salah satu kewajiban dari tiap anggota DPRD DKI. Justru yang perlu dipertanyakan, kenapa William menjalankan tugasnya dengan benar, malah dikasih peringatan oleh Badan Kehormatan DPRD DKI. Justru BK itu yang harus dipertanyakan integritasnya,” tegas Sulhan.

Dipertanyakan, kode etik apa yang dilanggar? “Harus dibuka daftar kode etik DPRD DKI kepada masyarakat karena mereka adalah wakil rakyat DKI. Kalau mereka tidak bisa atau tidak mau membuka kepada masyarakat kode etik tersebut, saya meragukan tentang keberadaan kode etik tersebut. Dan kalau benar tidak ada kode etik tersebut, artinya mereka (BK DPRD DKI) melakukan pembohongan publik,” cetus Sulhan.

Hal senada dikatakan Wilopo Yudhoyono, “Sebagai Anggota DPRD, harus berani mengkritisi anggaran pemerintah. Apalagi anggaran yang tdak berpihak pada rakyat”.

Wilopo Yudhoyono

Wilopo menambahkan, parpol-parpol yang tidak berani mengkritisi anggaran janggal dari Pemda DKI disinyalir pimpinannya di DPRD sudah terlibat untuk mendapatkan fulus dari Pemda DKI.

Dengan lantang, Welly Chan mengatakan, aneh, dikatakan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sementara pemerintah itu pelayan masyarakat. Masak pelayan yang justru mengatur tuan yang dilayaninya?

Welly Chan

“Di Jakarta, rakyat seolah tidak berhak tahu rencana anggaran daerahnya. Ketika William mempublikasikan kejanggalan anggaran yang selangit dengan mata anggaran yang nggak nyambung, justru dia dipersalahkan,” tukas Welly Chan.

Di sisi lain, dengan tegas Sidor Tobing menuntut Gubernur mengunggah APBD sampai level komponen di website APBD jakarta.go.id.

Sidor Tobing

Selain itu, mendesak seluruh anggota Dewan dan Pemprov DKI memperlihatkan komitmen dan mendukung transparansi penggunaan anggaran milik publik.

“Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan Surat Keputusan bahwa setiap pimpinan daerah diwajibkan melakukan breakdown seluruh item mata anggaran (RAPBD) 14 hari kerja sebelum pembahasan di DPRD. Jadi, kita tunggu saja,” tegasnya.

Putri mengaku miris melihat realitas demikian. Kelakukan Pemprov DKI telah menodai rasa keadilan yang harusnya dimiliki warga Jakarta. “Kita disuguhkan secara semena mena oleh para birokrat dan wakil rakyat, terhadap uang rakyat. Kita bersyukur masih ada William yang dengan segala risikonya mau angkat suara.

Dantara dalam hal ini, lanjut Putri, tidak akan tinggal diam. “Kami akan memperjuangkan terciptanya keadilan ini Tidak bisa dibiarkan ketidakjujuran terus berlangsung! Rakyat berhak mengetahui kemana dan bagaimana uangnya dikelola oleh para wakilnya. Demikian juga tidak bisa pembunuhan karakter dibiarkan. Dantara akan terus mengawal dan mengkritisi Pemerintahan Jokowi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” pungkas Putri. (RN)