Suasana di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (11/2/2020)

Jakarta, innews.co.id – Sejam sebelum sidang putusan dimulai, tampak sejumlah pengurus Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dengan seragam khasnya berduyun-duyun memasuki Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tak ketinggalan rombongan wanita-wanita muda nan jelita ikut serta mau mendengar putusan soal gugatan Kongres VII IPPAT, Selasa (11/2/2020) siang.

Suasana tampak riuh saat rombongan pengurus memasuki ruang sidang Kusuma Atmadja tempat putusan dibacakan. Canda tawa renyah mengiringi selfie-selfie secara bergantian. Sekitar 7/8 kursi dari kapasitas ruangan tersebut dipadati tergugat dan kelompoknya. Sementara tergugat, tampak lebih cool, asyik main handphone sendiri sambil sesekali menyalami rekannya dari kubu tergugat.

Aroma kemenangan lebih terlihat di kubu tergugat. Bak berada di atas awan empuk. Sementara kesenyapan kubu penggugat, seolah menyisakan tanya dalam hati.

Hakim PN Jakarta Barat membacakan putusan terhadap gugatan Kongres VII IPPAT

Saat majelis hakim memasuki ruang sidang, suasana mendadak hening. Tagor Simanjuntak dan Zulkifli dari pihak penggugat memilih duduk bersama Alfon Kurnia Palma kuasa hukum di sisi kiri. Di sisi kanan, Julius Purnawan tak mau kalah, mendampingi kuasa hukumnya.

Perlahan tapi pasti, secara bergantian majelis hakim membacakan berbagai pertimbangan hukum, hingga amar putusan. Saat dibacakan pertimbangan, dari belakang awalnya kubu tergugat begitu bersemangat mendengar penjelasan hakim, namun lama kelamaan lunglai. Satu per satu pun keluar ruangan sidang.

Pada akhirnya, majelis hakim memenangkan penggugat dengan mengabulkan hampir seluruh permohonannya. Sementara tergugat merasa sejumlah pertimbangan dan dalil-dalil yang disampaikan diabaikan.

Hampir 2 jam sidang berjalan, akhirnya majelis hakim menutup dengan mempersilahkan pihak tergugat apabila merasa tidak puas untuk banding. Suasana ruang sidang berubah agak horor. Tanpa dikomando, kubu tergugat keluar ruangan, meski terdengar selentingan, “Banding aja”.

Pemandangan 2 pihak yang kontras sebelum sidang putusan dimulai di PN Jakbar, Selasa (11/2/2020)

Sementara tergugat, nampak tidak juga larut dalam euphoria kemenangan berlebihan. Meski nampak senyum sudah menghiasi wajah-wajah para penggugat. Mereka sempat foto bersama di depan meja majelis hakim.

Ditemui usai sidang, Roy Mardongan Maruli Napitupulu Kuasa Hukum Tergugat dengan santai berujar, “Ya ini kan baru putusan dan bisa banding. Jadi belum berkekuatan hukum tetap. Kami keberatan dengan putusan hakim”.

Sementara itu, Tagor Simanjuntak kuasa hukum penggugat mengatakan, putusan ini sudah sesuai ekspektasi kita. “Ini putusan yang sangat objektif. Semua dalil kita dipertimbangkan dan diputus sesuai dengan yang kita minta, meski tidak seluruhnya,” terangnya.

Soal rencana banding dari pihak tergugat, Tagor mengatakan, “Itu hak mereka”. Bicara status PP IPPAT, menurut Tagor, “Status quo”. Tidak itu saja, pengwil dan pengda pun harusnya tidak boleh melakukan konferwil dan konferda. Bahkan, yang sudah dilakukan selama ini tidak sah.

Jadi konferwil atau konferda yang kadung diadakan, apakah harus diulang? “Itu kita coba cari mekanisme terbaik yang mengenakkan semuanya,” jelas Tagor.

Soal KLB, tambahnya, harusnya segera. Tapi kalau banding, kembali ke pengwil-pengwil saja, apakah mau langsung menjalankan putusan PN Jakbar atau bagaimana.

Di tempat yang sama Hapendi Harahap Turut Tergugat I pada kasus ini bicara hikmah dari kasus ini bahwa organisasi harus belajar jujur. “Setiap kongres banyak terjadi trik-trik yang tidak jujur, itu harus dihindari karena terbukti bisa digugat. harus dipahami bukan penggugat yang memulai masalah ini, tapi akan diselesaikan,” urainya.

Diingatkan juga, pengwil-pengwil untuk mengambil pelajaran dari gugatan ini untuk tidak begitu mudah mengiyakan sesuatu anjuran atau apapun yang belum sesuai faktanya.

Sementara Julius Purnawan ketika ditemui dengan raut agak tegang berujar, “Nanti kami bikin jumpa pers khusus ya. Sementara kami akan bicarakan dengan pengurus dan kuasa hukum”. (RN)