Grace Natalie, Ketua Umum PSI

Jakarta, innews.co.id – Merasa telah dizholimi, sejumlah pengurus dan staf Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri, Selasa (22/5). Pemeriksaan itu terkait materi pendidikan politik PSI di koran harian Jawa Pos.

Pada koran Jawa Pos edisi 23 April 2018 itu dimuat poling internal tentang kandidat cawapres Jokowi dan kabinetnya pada 2019. Di koran tersebut juga terdapat logo PSI. Terkait hal tersebut, sebelumnya PSI sudah diperiksa di internal Bawaslu. Kini masalah tersebut ditangani Bareskrim.

Mereka yang datang ke Bareskrim adalah Ketua Umum PSI Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni, Wasekjen Satia Chandra Wiguna, Communication Strategist Andy Budiman, dan Desainer Endika Wijaya.

“Kedatangan kami ini bukti PSI menghormati proses hukum. Kami tidak menghindari, tidak mangkir. Kami percaya proses hukum yang fair dan objektif,” kata Grace Natalie, Selasa, di Bareskrim.

Grace menilai, pejabat Bawaslu diskriminatif dengan melaporkan PSI. Namun Bawaslu malah mendiamkan partai lain yang kedapatan beriklan, menampilkan logo, nomor urut, dan foto petinggi partai.

Padahal dalam koran itu tidak ada satupun foto pengurus DPP PSI. Yang muncul justru elite partai lain. Tidak ada ajakan memilih dan upaya meyakinkan pemilih. Sebab tujuan publikasi tersebut memang untuk pendidikan politik masyarakat. Poling itu untuk menampung aspirasi masyarakat.

Logo dan nomor urut PSI dalam iklan tersebut, kata Grace, merupakan keterangan dan pertanggungjawaban pada publik bahwa PSI penyelenggara polling. Logo PSI juga hanya 5% dari total luas halaman koran.

“PSI akan melawan ketidakadilan Bawaslu. Kasus ini tidak membuat PSI patah arang. Justru ini membuktikan kami di jalan yang benar,” ujar Grace.

Dalam pemahaman Grace, definisi kampanye pemilu seperti tertera pada pasal 1 angka 35 bermakna kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan / atau citra diri peserta pemilu. Adapun materi kampanye seperti diatir pada pasal 274 ayat (1) UU Pemilu adalah materi yang memuat visi, misi, dan program parpol.

UU Pemilu dan PKPU, menurutnya, tidak mendefinisikan perihal citra diri. Sayangnya, Bawaslu secara sepihak melakukan interpretasi berbeda. Dalam pandangan Grace, logo dan nomor urut tidak bisa mencerminkan nilai, sikap, dan keyakinan sebuah partai, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari citra diri.

Namun demikian, Grace menyadari, sejak awal jalan PSI memang tidak mudah. Ada upaya untuk menggagalkan PSI agar tidak berlaga di Pemilu 2019. (IN)