Jakarta, innews.co.id – Tidak hanya UMKM konvensional yang dikenai pajak penghasilan sebesar 0,5 persen. Hal serupa sejatinya juga berlaku bagi UMKM online (daring). Ini semata untuk menciptakan penyetaraan atau equal playing field antara UMKM konvensional dan daring.

Hal tersebut dikatakan Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri, “Kebijakan penyetaraan itu tidak akan memberatkan karena potensi transaksi penjualan UMKM daring berpeluang lebih besar. Maka, potensi pajak penghasilannya pun sangat besar”.

Ia mengatakan, pada dasarnya, perdagangan secara daring ini bersifat unik. Kegiatan perdagangan terbilang sangat aktif karena dapat dijalankan kapan pun dan di mana pun selama terkoneksi dengan internet.

“Sekarang banyak sistem perdagangan offline bergeser menggunakan platform online. Yang penting adalah pemerintah sudah cukup adil dalam mengenakan pajak atas perdagangan e-commerce terutama pelaku perdagangan yang mayoritas adalah industri UMKM. Jangan sampai pajak ini menjadi beban dan mendisinsentif pelaku industri untuk menjalankan bisnis mereka,” ujar Novani melalui keterangan resmi, Selasa (26/6).

Hanya saja, menurutnya yang masih menjadi kendala saat ini adalah pemerintah belum bisa mendeteksi jumlah penjualan online karena ada banyak pihak yang terlibat selain UMKM itu sendiri, misalnya market place.

“Kalau pemerintah menyasar perdagangan online, maka pemerintah tidak hanya membicarakan mengenail online retail, tetapi juga mencakup online platform dan classified ads yang juga melakukan transaksi melalui mekanisme elektronik. Belum lagi e-commerce lintas negara dan penjualan yang tidak berupa barang seperti penjualan karakter online game, koran atau majalah online dan lain-lain,” tandasnya.

Keragaman jenis ini, kata dia, adalah tantangan dalam penetapan pajak penghasilan untuk UMKM daring. Pemerintah membutuhkan banyak pertimbangan yang mampu menangkap potensi pajak dengan kondisi-kondisi semacam itu.

Pemerintah juga harus memperjelas siapa pihak yang ditunjuk sebagai pemungut dan penyetor pajak transaksi daring. “Jangan sampai baik pihak yang menjadi wajib pajak maupun pemungut dan penyetor pajak terberatkan atas adanya peraturan pajak ini,” ungkapnya.

Pengenaan pajak penghasilan yang tidak memberatkan, kata Novani, akan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan UMKM, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja serta mendisiplinkan UMKM dalam hal laporan keuangan. (RN)