Semarang, innews.co.id – Ada 3 pemikiran yang bisa dikembangkan terkait Pembangunan Hukum Nasional Indonesia (PHNI), yang disampaikan Firman Jaya Daeli pada Kongres Nasional Dan Seminar Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), di Gedung Ghradika Bhakti Praja, Gubernuran Jateng, Jumat (2/11).

Ketiga hal tersebut, yakni: Pertama, pemikiran strategis dan pertimbangan mendasar mengenai PHNI, dimana harus senantiasa berdasarkan ideologi dan falsafah Pancasila, berlandaskan UUD 1945, dan sejatinya bersemangat Bhinneka Tunggal Ika dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Konsepsi, substansi, dan formulasi PHNI harus diletakkan dan dikembangkan untuk menjabarkan sekaligus menguatkan Sila-Sila Pancasila secara utuh menyeluruh integratif,” kata Firman.

Kedua, spritualitas konsepsi, substansi, dan formulasi PHNI, pada dasarnya harus berjiwa, bersifat, dan berkarakter progresif, responsif, dinamis, dan ideologis. Spritualitas ini menjadikan PHNI selalu dan seterusnya berposisi untuk terbuka, cepat, maju, berkembang; serta bergerak pada garis jalan perjuangan yang strategis, prinsipil, dan menentukan.

“Spritualitas ini mengkondisikan PHNI senantiasa dan selanjutnya berpendirian mampu, cepat, dan tepat menanggapi, mengakomodasi, dan mewadahi situasi kondisi dan suasana keadaan kerakyatan dan kebangsaan; serta berjalan pada ranah yang menggerakkan dan menggerakkan perubahan dan pembaruan,” ujarnya.

Hal lainnya, kata Firman, spritualitas PHNI juga harus berjiwa, bersifat, dan berkarakter sosiologis dan humanis. Spritualitas ini menciptakan PHNI agar sensitif terhadap problem, pergumulan, dan tantangan sosial kerakyatan dan kebangsaan sehingga sensitifitas ini berorientasi pada kemauan dan kemampuan PHNI menyuarakan isu-isu sosial dan ekonomi; serta memastikan dan menumbuhkan dimensi kemanusiaan PHNI.

Ketiga, relasi ormas profesi hukum PERMAHI dengan Indonesia Raya, dimana PERMAHI seharusnya dan sejatinya berposisi dan berperan memajukan dan memakmurkan Indonesia melalui keberadaan dan kemajuan keseluruhan program dan kegiatan civitas organ PERMAHI di seluruh Indonesia (di berbagai tingkatan).

“Jajaran Pemerintahan Nasional di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla sedang berjalan dan bergerak maju dalam tempo kerja cepat mewujudkan dan melaksanakan Program Nawacita. Sebagian program ini berintikan dan berkaitan dengan penguatan dan pengembangan organ-organ profesi hukum dan organisasi kemasyarakatan kemahasiswaan hukum. Intisari program Nawacita bermuatan utama pada peningkatan, percepatan, dan perluasan kualitas kehadiran negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia; merealisasikan pembangunan infrastruktur terpenting utama dan terpengaruh strategis; memastikan kualitas dan kuantitas pelayanan dan perlindungan publik secara hakiki; memaknai dan mewarnai pergerakan dan pembangunan perekonomian,” urainya.

Makna dan hakekat relasi inilah yang tentu dan mesti ditangkap dan dijawab PERMAHI dalam Kongres dan melalui Keputusan-Keputusan Kongres Nasional.

Hal ini bertujuan untuk masa kini dan masa depan kepemimpinan dan kader muda profesi hukum yang profesional, kredibel, dan akuntabel. Kongres Nasional PERMAHI harus menemukan dan membangkitkan korelasinya dengan Tema Kongres dan Seminar Nasional. Pemaknaan relasi dan korelasi ini akan semakin meningkatkan dan meneruskan kekuatan, keteladanan, kewibawan, keharuman PERMAHI di dalam bingkai wadah NKRI yang berideologi dan berfalsafah Pancasila dengan landasan konstitusi UUD 1945 yang bersemboyan dan bersemangat Bhinneka Tunggal Ika.

Selain Firman Jaya Daeli, turut sebagai pembicara antara lain, Kapolda Jateng Irjen Pol. Condro Kirono dan Kadiv Binkum Mabes Polri Irjen Pol. Masguntur Laupe yang hadir mewakili Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, KPK-RI yang diwakili Pejabat Struktural di KPK-RI, ; Firman Jaya Daeli Mantan Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI, Kepala Staf Presiden diwakili Ifdhal Kasim, dan Dr. M. Junaidi, SH., MH., dari akademisi.

Acara dibuka oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mewakili Menteri Koordinator Politik, Hukum, Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang berhalangan hadir. (RN)