Jakarta, innews.co.id – Acara Dialog Nasional yang diselenggarakan oleh Ormas Forum PPN, di Jakarta, Sabtu (13/10), menghadirkan dua pembicara masing-masing Heru Prayitno Satuan Tugas Pengawasan Dana Desa Kementerian Desa, PDT, dan Trasmigrasi RI dan Firman Jaya Daeli mantan Ketua DPP PDI Perjuangan dan Anggota DPR-RI.

Turut hadir Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo yang juga sebagai keynote speaker dalam acara tersebut.

Firman Jaya Daeli bersama Menteri Eko Putro

Pada kesempatan itu juga Menteri Eko Putro mengukuhkan pembentukan Ormas Forum PPN yang ditandai dengan Pelantikan Kepengurusan Ormas Forum PPN.

Saat tiba di lokasi, Menteri Eko Putro yang didampingi Firman Jaya Daeli disambut secara adat kebudayaan Kepulauan Nias.

Diiringi oleh tari-tarian khas seperti tari moyo dan tari perang, juga penampilan paduan suara yang menyanyikan lagu-lagu bernuansa adat kebudayaan. Juga dilakukan penyerahan seperangkat busana adat kebudayaan. Menteri Eko Putro juga diberikan sekapur sirih oleh para penari.

Pengisian acara seni budaya dan pementasan atraksi adat kebudayaan diorganisir oleh Komunitas Owo Voice pimpinan Constant Giawa. Sementara Forum PPN sendiri dipimpin oleh Evan Zebua (Ketum) dan Clinton Zamili (Sekum Ormas PPN sekaligus dan Ketua Panitia Penyelenggara)

Menteri Eko Putro Sandjojo sebagai Keynote Speaker menyampaikan pokok-pokok strategis dan teknis penjabaran Program Nawacita Jokowi – JK oleh jajaran pemerintah, khususnya Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI.

Dijelaskan juga mengenai keberhasilan dan keberlanjutan program prioritas dan kegiatan aksi dari jajaran Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI yang dapat dipastikan melalui terutama program kerjasama dengan sejumlah daerah otonom.

Dana desa

Sementara itu dibahas juga mengenai efektifitas dana desa.

Menurut Firman, “Dana Desa harus diletakkan dalam konteks pemaknaan otonomi daerah, pembangunan desa, dan penguatan masyarakat. Pemahaman dan konsep Dana Desa mesti juga diletakkan dan dikaitkan dengan politik desentralisasi dan politik otonomi daerah”.

Firman Jaya Daeli tampil sebagai salah satu pembicara

Dikatakan Firman, hakekat sesungguhnya dan pemaknaan nyata dari kualitas otonomi daerah secara prinsipil bertumpu dan berbasis pada pemberdayaan dan penguatan masyarakat (desa) serta pengembangan dan pembangunan desa.

“Kualitas fungsi, tugas, kewenangan, dan tanggungjawab pihak otoritas dari daerah otonom (Kabupaten dan Kota), menjadi bermakna ketika desa-desa juga semakin tumbuh subur dan maju berkembang dengan adanya otonomi daerah,” tambah Firman.

Firman menjelaskan, politik otonomi daerah melalui UU Pemerintahn Daerah dan sejumlah UU terkait, pada dasarnya harus senantiasa mewarnai pemberdayaan dan penguatan masyarakat (desa) serta pengembangan dan pembangunan desa.

Lebih jauh Firman mengutarakan, “Jajaran Pemerintahan yang dipimpin Presiden RI Jokowi dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla telah menginisiasi dan menyemangati secara serius, tekun, dan maksimal perihal pemberdayaan dan penguatan masyarakat (desa) serta pengembangan dan pembangunan desa”.

“Pemerintahan Jokowi – JK dengan Program Nawacita semakin memberi warna pendekatan maju dalam kerangka desa. Salah satu Program Nawacita adalah Membangun Dari Pinggiran. Program inilah yang telah, sedang, dan berkelanjutan diselenggarakan dan dijabarkan oleh Kementerian Desa, PDT, Dan Transmigrasi RI beserta jajaran terkait, di berbagai unit kerja pemerintahan dan tingkatan kewilayahan di Indonesia,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan Menteri Eko Putro.

Menurutnya, dana desa merupakan salah satu upaya pemberdayaan dan penguatan masyarakat (desa) serta pengembangan dan pembangunan desa secara menyeluruh dan mendasar yang pada hakikatnya terselenggara dan terbangun melalui berbagai strategi, kebijakan, dan agenda.

Eko Putro menambahkan, penyampaian dan penyaluran dana desa bukanlah suatu tujuan, melainkan sebuah instrumen yang bersifat strategis dan alat yang bersifat ideologis untuk membangun kerakyatan yang manusiawi dan kemanusiaan yang beradab.

“Dana desa menjadi semakin berarti keberadaannya ketika diperuntukkan dan diorientasikan untuk mengadakan dan membangun infrastruktur prioritas dan berdampak, menyiapkan dan menyediakan sumber daya yang berkualitas, berintegritas, berkarakter, berdaya saing (kompetitif); serta menumbuhkan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan dan semangat kerja ekonomi kreatif secara institusional kelembagaan desa dan secara personal warga masyarakat desa.

Ditambahkan Firman, peningkatan dan perluasan kualitas desa dan warga masyarakatnya secara terintegrasi dan terkait dengan kawasan desa-desa lingkungan sekitar pada gilirannya merupakan modal penting dan potensi strategis sekaligus menjadi akar kuat tumbuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berideologi dan berfalsafah Pancasila berdasarkan konstitusi UUD 1945 dalam semangat dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. (RN)