Presiden KSPI Said Iqbal

Jakarta, innews.co.id – Dianggap merugikan buruh, RUU Cipta Kerja bakal digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Hal ini dikatakan Presiden KSPI Said Iqbal di Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020). “Secara hukum, kami akan melakukan judicial review formil untuk membatalkan undang-undang itu ke MK,” kata Iqbal.

Dia menjelaskan sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk mengajukan uji materi ke MK. Pasal-pasal yang merugikan buruh juga sudah diinventarisasi.

Judicial review untuk materil juga akan kami sampaikan terkait pasal mana saja yang akan kami minta dibatalkan ke MK,” tambah Iqbal.

Menurutnya, setidaknya ada sejumlah alasan KSPI menolak RUU Cipta Kerja, salah satunya kekhawatiran hilangnya upah minimum kerja, hilangnya dana pesangon, penggunaan outsourcing, dan jam kerja yang eksploitatif. 

KSPI juga menilai RUU Cipta Kerja bakal membuat penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sebagai buruh kasar lebih bebas. Kemudian, pemutusan hubungan kerja (PHK) dipermudah, hilangnya jaminan sosial bagi buruh, khususnya jaminan kesehatan dan pensiun, karyawan kontrak yang tidak terbatas, dan sanksi perusahaan yang dihilangkan.

Iqbal memastikan KSPI bakal mengikuti perkembangan RUU Cipta Kerja. KSPI siap turun ke jalan jika ada kongkalikong dalam pengesahan undang-undang tersebut.

“Bahkan kami akan lakukan aksi besar seperti menghentikan produksi, tapi kami akan lakukan tertib dan damai sesuai aturan,” pungkasnya. (IN)