Jakarta, innews.co.id – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) yang diadakan di Hotel Grand Inna Beach, Bali, 21-22 Maret, disinyalir bermuatan politik, bukan sekadar rapat biasa plus upgrading.

Menindaklanjuti hal tersebut, Aliansi Pemuda Bhinneka Tunggal Ika Cinta Pemilu Damai berencana mengadakan unjuk rasa. Aksi demo ini akan diikuti oleh sekitar 50-100 orang.

Hal ini tercermin dari surat pemberitahuan unjuk rasa yang dilayangkan aliansi ini kepada Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Rabu (20/3/2019).

Dalam surat tersebut dikatakan acara tersebut patut diduga bermuatan politik dan kampanye terselubung dalam rangka pemilihan Presiden dan legislatif yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini.

Unjuk rasa itu sendiri akan dilakukan selama 2 hari penyelenggaraan Rakornas. “Kami menolak acara tersebut karena patut diduga bermuatan politik,” kata Zaki Kidung Koordinator Aksi.

Namun, dugaan tersebut bisa jadi benar bila ditelisik lebih jauh mengenai keterlibatan Julius Purnawan dalam Notaris Muslim Indonesia (NMI) yang konon kabarnya kerap mengikuti aksi-aksi bernuansa politik.

Bila demikian, nampaknya IPPAT yang harusnya netral telah terkontaminasi oleh hal-hal yang berbau politik. Banyak PPAT menilai, bukan tidak mungkin IPPAT akan dibawa dalan urusan dukung mendukung calon presiden-wakil presiden. Netralitas IPPAT sebagai payung seluruh anggota yang berbeda-beda, baik suku, agama, ras, dan antar-golongan pantas dikritisi agar tidak kebablasan. (RN)