Para penggagas Gerakan #SaveJakarta usai mengadakan jumpa pers di Pulau Dua Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020)

Jakarta, innews.co.id – Awal tahun 2020 menjadi masa kelam bagi warga Jakarta. Betapa tidak, memasuki tahun baru yang harusnya dirayakan dengan gempita, justru air bah yang menghampiri rumah-rumah warga.

Di beberapa tempat, bahkan air tak kunjung surut meski telah berhari-hari. Tak terhitung kerugian materi, bahkan nyawa pun melayang lantaran diterpa banjir. Jakarta berselimut duka.

Gubernur Anies Baswedan pun dituding tak becus kerjanya. Hanya menghambur-hamburkan uang rakyat untuk hal-hal yang kurang berfaedah. Sementara warganya sibuk membersihkan lumpur, Anies hanya cukup memantau air kiriman di pintu air Manggarai. Sempat Anies ikut bersih-bersih, namun warga menilai tak lebih dari pencitraan semata. Padahal, sebagai pemimpin, seharusnya Anies punya solusi agar warganya tidak terdampak banjir.

Derasnya kecaman pada Anies memenuhi media-media sosial. Bahkan, secara sporadis, warga Jakarta menggeruduk Balai Kota meminta pertanggungjawaban Anies. Sayangnya, belum sampai sudah dihadang sejumlah jawara yang ditukangi oleh salah satu Anggota DPD RI.

Miris melihat kondisi Jakarta sekarang, sekumpulan warga Jakarta bergerak membentuk wadah Gerakan Menyelamatkan Jakarta dengan hastag (#)SaveJakarta.

Ditemui di sela-sela pertemuan, Putri Simorangkir dengan nada bergetar berkata, “Miris melihat warga Jakarta di awal tahun 2000. Yang mereka nikmati adalah banjir dan menjadi pengungsi. Sementara gubernurnya seperti tak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya.

Putri menilai, di 2 tahun kepemimpinannya Anies gagal total mengantisipasi dan mengatasi banjir serta dampak buruk yang ditimbulkan oleh banjir akibat curah hujan yang tinggi pada bulan-bulan tertentu seperti Desember kemarin dan Januari ini.

“Anies sudah salah mengelola Jakarta. Entah apa motivasinya. Jangan-jangan hanya dimanfaatkan untuk bekal maju Pilpres 2024 nanti,” kata Putri kritis.

Belum lagi pemangkasan anggaran yang dilakukan Anies dan peruntukkannya tidak jelas. “Kebijakan pemangkasan anggaran ini jelas merupakan perbuatan melanggar hukum yang merugikan negara dan rakyat yaitu warga DKI Jakarta, karena seluruh aktifitas ekonomi, sosial dan politik negara dan warga masyarakat di Ibu Kota terganggu, kerusakan jalan dan fasilitas umum lainnya secara masif jelas melahirkan stagnasi sehingga melahirkan beban biaya baru yang harus ditangung negara akibat Anies Baswedan salah urus Jakarta,” urai Putri.

Sementara itu Petrus Selestinus, pengacara di Ibu Kota menyayangkan sikap Anggota DPRD yang kelihatannya bungkam dengan persoalan banjir di Jakarta. “Harusnya DPRD yang memiliki fungsi kontrol bisa melihat kinerja Anies, bukan diam seribu bahasa,” tegas Petrus.

Kedepan, kemuakan warga Jakarta dapat berdampak impeachment bagi Anies. “Kita harus selamatkan Jakarta. Jangan sampai Ibu Kota ini menjadi rusak parah karena ulah oknum-oknum yang punya niatan tidak baik,” seru Putri. (RN)