Jakarta, innews.co.id – Konferensi Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Jawa Tengah rencananya akan diadakan pada 27 Februari 2019. Ini sesuai dengan undangan yang dilayangkan Pengurus Wilayah (Pengwil) IPPAT Jateng, 19 Januari 2019, kepada Pengurus Daerah (Pengda) IPPAT se-Jawa Tengah.

Dikatakan dalam undangan yang ditandatangani H. Siswoyo, SH., MKn sebagai Ketua Pengwil dan Catharina Mulyani SH., MH., Sekretaris, penentuan pelaksanaan Konferwil didasarkan pada rapat pengurus harian Pengwil IPPAT Jateng dan Pengda-Pengda IPPAT se-Jawa Tengah pada 16 Januari 2019.

Konon kabarnya, pelaksanaan Konferwil IPPAT Jateng sudah menabrak AD/ART IPPAT. Benarkah?

Undangan Konferwil IPPAT Jawa Tengah

Ketika coba dikonfirmasi, Dr. Hapendi Harahap, SH., MH., Ketua Bidang Organisasi PP IPPAT periode 2010-2015 menjelaskan, sampai batas waktu keharusan pelaksanaan Konferwil di seluruh wilayah yakni 6 bulan sejak Kongres VII di Makassar (27-29 Juli 2018), tepatnya pada 29 Januari 2019, baru 13 Pengwil yang bisa konferwil secara normal dengan prosedur yang normal.

Itu artinya, bagi pengwil yang belum berkonferwil, maka terhitung 29 Januari 2019, masa jabatan Ketua Pengwil dan seluruh Jajaran Pengwil IPPAT berakhir dan berubah menjadi ‘Pelaksana Harian’.

Berubahnya status menjadi ‘Pelaksana Harian’, membuat pengurus Pengwil tidak berwenang mengadakan konferwil, sesuai Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) ART IPPAT.

Bila ingin diadakan Konferwil, lanjut Hapendi, merujuk ke Pasal 19 Ayat (13) ART IPPT, hanya PP IPPAT yang berwenang mengadakan Konferwil dengan cara menetapkan Panitia Pelaksana Konferwil. Artinya, harus dengan surat Keputusan Resmi dengan biaya ditanggung pengwil yang bersangkutan.

Dr. Hapendi Harahap, SH., MH

“PP hanya menyuruh panitia mengadakan konferwil dengan biaya sendiri,” tambah Hapendi yang ikut mengkonsep aturan ART tersebut yaitu Konferwil dilaksanakan oleh PP IPPAT. Ini juga lantaran di periode itu ada 10 Pengwil tidak mengadakan Konferwil, seperti DKI Jakarya, Aceh, Riau, Jambi, dan lainnya.

Dia menambahkan, jika Ketua Pengwil yang menyurati untuk Konferwil, maka ‘Pelaksana Harian’ tersebut dapat dianggap melakukan perbuatan melampaui kewenangannya/perbuatan melawan hukum.

Hilangnya wewenang melaksanakan Konferwil bagi ‘Pelaksana Harian’, sesuai Pasal 22 Ayat (4) Jo (2) ART, berakibat hukum juga bagi Calon Formatur yang telah dipilih di Rakerwil yang diadakan oleh Pengwil sebelumnya. Hal ini dikarenakan konferwil versi Pasal 19 ayat (13) ART, tahapan konferwil baru bisa dimulai saat PP IPPAT membuat SK penunjukan Panitia Konferwil. Inilah start tahapan konferwil dimulai. Ketentuan ART ini selaras dengan dalil dan asas hukum bahwa suatu aturan atau ketetapan hukum tak boleh berlaku surut.

Kemudian dibuat Undangan Konferwil 1 bulan sebelum hari pelaksanaan Konferwil dengan menyebut tempat, waktu dan acara konferwil tersebut.

“Dengan demikian, jika konferwil dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat di atas mengenai pengajuan calon formatur dan Undangan Konferwil, maka Konferwil dianggap telah melanggar AD/ART IPPAT, sehingga jika ada yang hendak mempermasalahkan konferwil tersebut dapat menggunakan dalil-dalil diatas, baik di pengadilan maupun diluar pengadilan.

Dalam undangan Konferwil IPPAT Jateng jelas meminta Pengda-Pengda mengajukan nama-nama calon Ketua Pengwil periode 2018-2021 maksimal 5 orang dan untuk Majelis Kehormatan Wilayah (MKW) sebanyak 3 orang selambatnya 20 Februari 2019.

Berkaca pada penjelasan Hapendi, bisa dinilai apakah Konferwil IPPAT Jateng telah menabrak AD/ART IPPAT atau tidak. (RN)