Sabar Ompu Sunggu SH., MH - kuasa hukum pelapor sedang memberikan keterangan kepada para wartawan di PN Jaktim

Jakarta, innews.co.id – Bak tersambar petir di siang bolong, demikian yang dirasakan Dr. Matheus Mangentang dan Erna Simbolon, terdakwa kasus ijazah palsu dalam sidang pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, (21/5).

Keduanya hanya bisa terdiam saat mendengarkan JPU membacakan risalah tuntutan. Dalam risalahnya, JPU memaparkan bahwa tindakan penerbitan ijazah palsu di Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di SETIA tidak memiliki izin.

Dalam tuntutannya JPU menyampaikan pihaknya menilai Dr. Matheus Mangentang selaku Rektor SETIA dan Erna Simbolon selaku Pimpinan program PGSD adalah orang yang bertanggung jawab terhadap masalah ini.

Oleh karena itu, JPU menuntut hukuman 9 tahun penjara ditambah denda sebesar Rp1 miliar subside 6 bulan kurungan. Tidak itu saja, JPU juga meminta keduanya langsung ditahan di Rutan seusai putusan hakim.

Menanggapi hal tersebut Sabar Ompu Sunggu, SH., MH., selaku kuasa hukum pelapor menyatakan sebenarnya hukuman itu tidak sebanding dengan kerugian yang dialami para lulusan PGSD yang jumlah sudah mencapai lebih dari 600 orang. “Kasihan mereka semua, sudah menempuh pendidikan, tapi ijazahnya tidak bisa dipakai untuk bekerja,” urai Sabar.

“Meski begitu, kami menghormati tuntutan dari JPU. Karena sesuai peraturan maksimal hukuman adalah 10 tahun. Akan tetapi, kami berharap itu bukan hanya diatas kertas. Dengan kata lain, hakim harus benar-benar memperhatikan nasib para lulusan PGSD yang tidak bisa menggunakan ijazahnya untuk bekerja,” jelas Sabar.

Tidak hanya itu, Sabar juga meminta hakim untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal lain yang mungkin saja terjadi. Yang dimaksud adalah lobi-lobi dari pihak lawan.

“Hakim harus konsisten dan benar-benar mendengar ‘suara ketidakadilan’ dari para korban ijazah palsu tersebut,” tandas Sabar.

Sementara itu, Yakub Hutapea, SH., partner dari Kantor Pengacara Sabar Ompu Sunggu, SH., MH & Rekan ini menyatakan, pihaknya menyambut baik tuntutan JPU tersebut. Namun, memang harus diperhatikan bahwa setelah putusan hakim, maka kedua terdakwa harus langsung ditahan.

Yakub menambahkan, kasus ijazah palsu ini sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi perguruan tinggi di seluruh Indonesia bahwa jangan sesekali membuka program studi (prodi) kalau belum resmi terdaftar di Kemenristekdikti.

Di sisi lain, baik Matheus dan Erna hingga berita ini diturunkan belum bisa memberikan konfirmasi.

Tinggal beberapa saat lagi persidangan kasus ijazah palsu ini akan usai. Bahkan hakim menargetkan sebelum Lebaran sudah ada putusan. Kamis ini, (24/5), sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan pledoi, lalu duplik dan replik, baru masuk pada putusan. (RN)