Jakarta, innews.co.id – Pembangunan jalan tol diyakini untuk memudahkan transportasi lintas daerah sejatinya harus dirancang secara matang, tidak asal-asalan.

Hal ini dengan tegas disampaikan pengamat sosial Dr. Djonggi Simorangkir, SH., MH., kepada innews, Senin (8/7/2019) siang.

Menurut Djonggi, pembangunan jalan tol harus melalui perencanaan yang matang. Dia mencontohkan, harusnya di kiri-kanan jalan tol tidak boleh milik siapapun, terkecuali jasa marga (Pemerintah) dan dapat diperlebar kiri kanan sampai 8-10 jalur.

“Untuk space marka harus agak lebar dari sekarang, sehingga mobil-mobil biasa, motor-motor besar seperti, Harley Davidson dan Dump Super Truk dapat berkecepatan maksimal tanpa khawatir saling senggolan, seperti jalan tol di California, USA,” terang Djonggi yang sudah beberapa kali menjajal jalan tol di berbagai wilayah di Negeri Paman Sam ini.

Djonggi ingat, ketika awal pembukaan tol Padalarang, ia bersama istri yang pertama kali mencoba.

“Ketika itu, saya hanya butuh waktu 1,5 jam melintasi tol Padalarang menuju Jakarta tanpa hambatan,” ujarnya.

Ditambahkannya, jalan darat merupakan urat nadi lalulintas dan perekonomian yang sangat penting/utama dan terbaik bagi negara dan rakyat.

“Untuk kelanjutan pembangunan tol Jakarta-Cikampek kita harus bersabar. Mungkin membebaskan lahan kiri-kanan tol yang sudah dimiliki ‘orang-orang kuat’ sangat sulit. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dan membuat jalan harus dibangun keatas yang memakan waktu lebih lama lagi,” urainya.

Karena itu, Djonggi menyarankan, ditengah maraknya pembangunan jalan tol di seluruh Indonesia, maka sebaiknya dibuat aturan soal tanah dikiri kanan jalan tol dimana tidak boleh dimiliki siapapun terkecuali Pemerintah, yang setiap saat bisa diperlebar sesuai keadaan/kebutuhan.

Bahkan bisa dibuat 8-10 jalur kiri kanan tanpa terkecuali. Demikian lahan yang belum diganti (dibebaskan) sesuai NJOP saat itu/ini berlaku dibayar sampai uang negara ada. (RN)