DR. Djonggi Simorangkir bersama istri tercinta DR. Ida Rumindang Radjagukguk di Orchad Hotel Singapura

Jakarta, innews.co.id – Indonesia menganut hierarkhi penegakan hukum, mulai dari kepolisian, jaksa, dan hakim. Adalah lucu bila justru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diperkuat, sementara ketiga lembaga tadi terkesan diabaikan.

Pandangan ini disampaikan pakar hukum pidana DR. Djonggi M. Simorangkir, SH., MH., menyikapi revisi UU KPK yang saat ini tengah ramai diperbincangkan, dalam sebuah perbincangan di daerah Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019) malam.

Menurutnya, kalau ada upaya melemahkan KPK, itu bisa saja. “Tentu mereka-mereka yang terlibat korupsi, Kita lihat saja, siapa anggota salah satu lembaga yang paling banyak kena operasi tangkap tangan (OTT) dan atau diperiksa oleh KPK. Jadi wajar saja, didorong bagaimana melemahkan KPK. Bila revisi memang untuk memperkuat KPK, itu juga harus diimbangi dengan penguatan institusi penegakan hukum lainnya. Pastinya, pemerintah dan DPR yang punya kewenangan untuk merevisi UU KPK,” kata Djonggi Doktor Ahli Pidana yang banyak makan garam bersidang di KPK dan berbagai pengadilan ini.

DR Djonggi dan Prof. DR. Indrijanto Senoadji Dosen saat S-2 di UNPAD (Pembimbing 2 Thesis) juga Penguji S-3 DR Djonggi saat Ujian Terbuka. Prof Senoadji juga mantan Komisioner KPK dan Team Pansel KPK

Dikatakannya, dalam sistem peradilan pidana, tidak ada KPK pun tidak masalah. Dengan kata lain, tidak akan mengganggu sistem peradilan pidana. Intinya bagaimana memperkuat fungsi penyidik dari kepolisian yang berkualitas, demikiaj juga jaksa, dan hakim agar hukum dapat ditegakkan. “KPK boleh ada, namun harus diingat bahwa KPK bukan penuntut umum dan hakim,” tukasnya.

Djonggi menegaskan, KPK itu setara dengan penyidik. “Indonesia tanpa KPK pasti masih bisa jalan. Tapi kalau Indonesia tanpa polisi, jaksa, dan hakim, sudah pasti lumpuh,” tandasnya.

Salah satu yang disoroti Djonggi adalah bagaimana pemerintah memperhatikan kesejahteraan para jaksa dan hakim. “Masak jaksa dan hakim di banyak daerah tempat tinggalnya ngontrak, ke kantor naik angkot, dan lainnya. Sudah gitu gajinya juga standar pegawai negeri yang terbilang minim,” ujarnya prihatin.

Karena itu, sulit diharapkan, jaksa dan hakim bisa benar-benar profesional bekerja, sementara untuk memenuhi kebutuhan hidup saja masih berat. “Di berbagai belahan dunia, gaji jaksa dan hakim itu tinggi, dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai,” papar suami tercinta Rumindang Rajagukguk ini.

Karena itu, Djonggi meminta Presiden Joko Widodo benar-benar memperhatikan tingkat kesejahteraan para jaksa dan hakim. “Boleh saja KPK diperkuat, tapi dengan catatan negara ini sudah bagus. Penegakan hukumnya berjalan sebagaimana mestinya,” lanjut Djonggi.

Sekarang ini, kata Djonggi lagi, KPK sepertinya bangga dengan maraknya OTT. Padahal, apa uang negara yang jumlahnya besar untuk KPK hanya akan digunakan untuk OTT saja. Anggaran negara harusnya bisa digunakan utamanya untuk bagaimana melakukan pencegahan korupsi.

Berkaca pada hal tersebut, bagi Djonggi, selama ini fungsi KPK sudah salah kaprah. “Jangan jadi bangga hanya dengan sering melakukan OTT. Harus dilihat ada fungsi yang lebih besar, yakni memberikan pengawasan melekat. Bisa saja KPK berkoordinasi dengan pihak inspektorat jenderal di kementerian sebagai pengawas. Pihak KPK bisa memberikan penyuluhan dan bimbingan untuk menghindari terjadinya kebocoran anggaran di kementerian atau lembaga negara,” tukasnya. (RN)