Jakarta, innews.co.id – Pelaksanaan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden serta anggota legislatif baik di tingkat pusat, provinsi, sampai kabupaten/kota yang berlangsung serempak merupakan sebuah kemajuan demokrasi di Indonesia.

Hal ini disampaikan pengamat politik, sosial, dan kebangsaan Dr. John N. Palinggi, MBA., saat ditemui di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Sistem pemilihan serempak ini bukan tanpa kelemahan. Menurut John, selain persaingan semakin tajam dalam memperebutkan kursi legislatif, juga bisa terjadi bias, di mana orang mau memilih Presiden-Wakil Presiden atau anggota legislatif.

Dr. John N. Palinggi, MBA., (keempat dari kanan) dalam sebuah pertemuan internasional

“Namun tentu kita berharap semua bisa berjalan dengan lancar, aman, dan sukses,” harap John yang kerap diundang sebagai pembicara di berbagai kalangan ini.

Bicara Pilpers, John mengemukakan, kedua pasang calon presiden-wakil presiden sejauh ini berlaku kondusif. Sayangnya, di tataran tim suksesnya yang acap kali memanaskan situasi.

“Janganlah para tim sukses mencari muka dengan pola menyerang calon lainnya. Tolong semua pihak sadar diri dan tidak memancing iklim yang tidak kondusif,” kata John.

Saat kampanye nanti, lanjut dia tiap-tiap capres-cawapres tentu akan menyajikan program-program untuk perbaikan negara dan cara melakukannya.

Dr. John Palinggi bersama putra tersayang yang tengah menempuh studi di luar negeri

“Realistis saja, jangan mengecilkan pekerjaan pemimpin sebelumnya, apalagi sampai menghina,” imbuh John yang juga dipercaya sebagai Ketua Umum DPP ARDIN ini lugas.

Pancasila final

Dikatakan pula, jangan lagi memperdebatkan soal suku, agama, ras, dan antar-golongan. “Negara ini tidak akan pernah baik bila kita masih memperdebatkan soal Pancasila, NKRI, dan sebagainya,” tambahnya.

Menurut John, yang sekarang belum ada adalah institusi khusus yang mengurus soal Pancasila. Padahal, perlu ada lembaga khusus yang menanganinya. “Ya bagusnya dilembagakan, tapi sifatnya tidak indoktrinasi,” saran John seraya mencontohkan dulu dikenal lembaga BP7 yang cukup efektif dalam mensosialisasikan Pancasila.

Saat ini, kata John, banyak muncul dimana-mana sikap munafik terhadap Pancasila. Kalau menguntungkan dibilang Pancasilais, jika merugikan dibilang anti-Pancasila.

Setiap warga negara Indonesia harus mengakui Pancasila. Sebab, hanya Pancasila yang bisa menyatukan seluruh komponen bangsa.

Sayangnya lagi, ujar John, banyak orang mengaku-aku Pancasila, tapi kelakuannya sangat busuk dan seperti anti-Pancasila.

Sekarang ini, lebih banyak orang yang sukanya memfitnah, menyebar racun dan kebusukan dimana-mana. Harus dipahami orang-orang seperti itu tengah menyimpan saham untuk sebuah perusahaan yang bernama PT Akar Kepahitan Hidup.

“Kalau ‘perusahaan’ ini berkembang, bisa menghancurkan orang itu sendiri, orang lain, melahirkan perpecahan, serta muara mengakibatkan perpecahan negara,” paparnya.

John melihat Presiden Jokowi sudah menunjukkan pola hidup yang standar Pancasila. Namun, hal itu tidak diikuti oleh pihak lain.

Lepas dari semakin banyaknya orang yang dengan mudah menghina orang lain, John menyampaikan bahwa harus dipahami bahwa orang-orang yang selama ini suka menghembuskan perpecahan adalah mereka yang tidak memelihara hatinya.

“Mereka yang tidak bisa memelihara hati, tidak akan panjang umur dan sulit rejeki, bahkan cepat mati,” tukasnya seraya mengajak semua pihak untuk mengingatkan orang-orang yang demikian.

Dalam hidup ini, kita perlu bekerja dengan baik, jujur, dan setia serta bersandar pada keimanan bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita.

John berpesan, jaga hubungan baik dengan semua orang. Serta pelihara hati dalam hidup sehari-hari. Belajarlah menghormati keimanan orang lain. Dan, jangan terlalu melekat pada harta. Pun kita harus selalu menghormati pemerintah. (RN)