Dr. John N. Palinggi, MBA., pengamat politik dan sosial kemasyarakatan di Jakarta

Jakarta, innews.co.id – Periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo pembangunan infrastruktur sangat jelas dan itu akan berlanjut di periode kedua disamping penekanan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).

“Ini bagus dalam rangka menyiapkan generasi selanjutnya yang berpemikiran jernih, baik, dan berlandaskan Pancasila,” kata pengamat sosial politik kondang DR. John N. Palinggi, MBA., kepada innews di ruang kerjanya yang asri di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Presiden Jokowi, lanjut John, juga menegaskan semua birokrat bisa melayani dengan baik. Bila tidak, akan dibubarkan. Juga mengundang investor sebanyak-banyaknya agar membuka lapangan kerja seluas-luasnya. “Jangan sampai ada yang menghambat investor. Ini pernyataan yang bagus sekali. Saya lihat, di periode kedua ini, Presiden Jokowi sangat tegas. Saya bangga melihatnya,” ujar John blak-blakan.

Demikian juga, APBN dan APBD bisa fokus dan efektif. Dengan kata lain, jangan hanya habis untuk gaji pegawai, rapat-rapat di hotel, atau perjalanan dinas yang tidak memberi manfaat. Tapi, fokus pada apa yang dibutuhkan oleh rakyat.

Karena itu, para pembantu presiden, baik menteri, gubernur, bupati/walikota harus menselaraskan diri dalam rangka turut serta mensukseskan visi Presiden, walaupun bersumber dari partai yang berbeda.

Lebih spesifik bicara soal menteri, John menilai, permintaan jatah menteri di kabinet kedua Jokowi telah menciderai kepentingan rakyat, karena peran parpol menampung aspirasi masyarakat untuk selanjutnya mengartikulasikan ke pusat pengambilan keputusan.

John mengatakan, kalau menteri dan DPR separtai akan sulit diambil tindakan bila ada ketidakwajaran dalam penyelenggaraan tugas. Sebaliknya kalau tidak demikian, tentu akan lebih mudah.

“Tidak tepat kalau parpol secara terbuka meminta jatah menteri. Jangan berpikir karena sudah koalisi, maka harus dapat jatah menteri. Itu murni hak prerogatif presiden dan tidak ada kuota tertentu bagi parpol,” tandasnya.

Sosok menteri yang diharapkan di periode kedua ini, menurut John, bukan soal tua atau muda. Tapi orang-orang yang tidak memiliki cacat etika di masa lalu dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Juga orang yang dalam hatinya ada ketulusan mengabdi bagi bangsa dan negara serta kejujuran dan punya rasa hormat pada pimpinan.

Soal masuknya menteri belia, kata John, tetap harus memiliki kemampuan mengelola birokrasi dan administrasi negara. “Saya ingatkan para pembantu presiden agar tidak menjadi penguasa sekaligus pengusaha. Karena hal inilah yang memandulkan pemerintahan selama ini. Jadi tersumbat lantaran orang-orang yang demikian. Belum lagi ada kroni-kroni,” tukasnya. (RN)