DR. John N. Palinggi, MM., MBA., pengamat politik dan sosial kemasyarakatan di Jakarta, Jumat (25/10/2019)

Jakarta, innews.co.id – Selama ini disinyalir telah terjadi persengkongkolan tidak sehat antara aparatur negara dengan politisi terjadi dalam dua bidang, yakni pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengadaan barang yang telah menggerogoti uang negara. Akibat ulah oknum-oknum yang hanya ingin memperkaya diri sendiri ini, hati rakyat pun terlukai.

Hal tersebut secara terang benderang disampaikan DR. John N. Palinggi, MM., MBA., pengamat politik, sosial-ekonomi, dan keamanan di Jakarta, Jumat (7/12/2019) lalu. “Selama ini, hampir semua BUMN menjalankan kerjanya sambil menggerogoti penyertaan modal negara dan pertanggungjawaban administrasinya tidak baik, benar, dan layak. Ada indikasi laporan-laporan keuangan direkayasa. Unit usahanya merugi, tapi dilaporkan untung,” papar John.

Menurut John, sebenarnya negara tidak perlu meminjam dana dari luar, bila BUMN-nya sehat. Sebab keuntungan dari BUMN bisa digunakan untuk membangun negeri ini. Sementara peminjaman dana dari luar negeri juga sebagian besar diperuntukkan memperbesar penyertaan modal negara, dimana berbagai proyek pasti dijalankan oleh BUMN.

“Pernyertaan modal negara untuk BUMN sangat fantastis, tapi setelah sampai di BUMN, terjadi korupsi besar-besaran. Juga banyak oknum politisi yang bermain di BUMN,” ungkapnya.

Salah satu bentuk korupsinya adalah dengan memanipulasi laporan keuangan. Namun, selama ini hal tersebut didiamkan saja, bahkan ada kesan ‘dipelihara’. “Tindakan penggelapan uang negara ini tentunya dapat menghancurkan negara,” tandas John.

Pembentukan anak-anak perusahaan, bahkan cucu dalam suatu BUMN diduga menjadi sarana memperbesar penyertaan modal negara. Pun membuka celah terjadinya korupsi. Kalau di induknya tidak bisa digarong lantaran diperiksa oleh BPK, maka bisa melalui anak-cucunya.

John mengusulkan agar Menteri Negara BUMN mengeluarkan aturan ketat terkait pembuatan anak-cucu perusahaan. Kalau tidak layak, jangan dibentuk. Atau bila anak-cucu perusahaan berbeda bidang kerja dengan induknya, maka bisa dimandirikan menjadi BUMN.

Ditambahkannya, prinsip dasar sebuah perusahaan tentu saja mendapat keuntungan. Sama halnya dengan BUMN. “Harusnya ada target-target tertentu di setiap BUMN. Bila melampaui target, diberikan rewards. Tapi kalau merugi sampai ambang waktu tertentu, semua komisaris dan direksi harus diganti. Ini sangat penting agar politisi tidak campur-campur di sana,” terang John.

Secara pribadi, John mengapresiasi langkah-langkah Meneg BUMN Eric Thohir yang kini tengah melakukan ‘bersih-bersih’ di lingkup BUMN. “Memasukkan orang-orang yang capable dan punya hati untuk melayani rakyat menjadi keniscayaan merubah BUMN menjadi tiang-tiang penopang perekonomian bangsa,” kata John lagi.

Dia menilai, saat ini telah ada gerakan untuk menciptakan BUMN yang sehat yang dilakukan Meneg BUMN. Membongkar direksi dan komisaris di sejumlah BUMN menjadi langkah awal penyehatan BUMN.

John meyakini, banyaknya keributan di negara ini lantaran ada persengkongkolan dari oknum-oknum yang notabenenya orang terhormat yang mau menggerogoti sumber-sumber keuangan negara. Lantaran ada ketidakpuasan, maka timbul riak-riak seperti meributkan jatah menteri, mewacanakan presiden 3 periode, dan lainnya. “Untungnya Pak Presiden sudah membaca gelagat itu dan langsung bisa menepis rumor tersebut,” imbuh John.

Selain BUMN, pengadaan barang juga menjadi ladang subur permainan oknum-oknum. Menurut John, sekarang banyak orang dalam yang ‘bermain’ dalam pengadaan barang. Jadi, tender pengadaan barang terkesan hanya kamuflase saja.

“Harus ada Keppres baru mengenai pengadaan barang yang bernada keras. Kalau tidak, uang negara akan tergerogoti dan yang menikmati hanya itu-itu saja orangnya,” sarannya.

Hal penting lainnya, lanjut John, perlu ada transparansi dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada semua pengusaha untuk ikut. Tidak dijegal pada suatu sistem yang memang diarahkan supaya pengusaha sulit berbisnis.

John juga mengkritisi sistem e-procurement yang faktanya baru bersifat lokal di suatu perusahaan saja. “Harusnya dibuatkan e-procurement nasional. Jadi, kita dengan mudah mengetahui pengadaan barang dimanapun juga,” tukasnya.

Dengan tegas John meminta aparatur negara dan politisi untuk berhenti bersengkongkol menggerogoti uang negara.

“Saya mendukung langkah Meneg BUMN membenahi seluruh BUMN. Jangan biarkan BUMN menjadi sarang pejabat dan politisi untuk merampok uang negara,” pungkasnya. (RN)