DR. John N. Palinggi, MM., MBA., pengamat politik dan sosial kemasyarakatan di Jakarta, Jumat (25/10/2019)

Jakarta, innews.co.id – Upaya memperkuat keutuhan hidup berbangsa dan bernegara di tengah makin menguatnya gerakan radikalisme sejatinya harus terus dilakukan pemerintah.

Meski menjadi pekerjaan rumah dalam waktu relatif panjang, pemerintah perlu membangun dasar-dasar yang kuat untuk membendung makin meluasnya gerakan tersebut sampai benar-benar habis.

Menjadi pertanyaan besar, mengapa muncul gerakan radikalisme, yang kini disinyalir telah merambah ke aparatur sipil negara (ASN), BUMN, TNI/Polri, dan lembaga-lembaga lainnya?

“Radikalisme bisa dipahami sebagai upaya melakukan perubahan secara keras dan drastis, baik di bidang sosial maupun politik. Sebagai contoh merubah Undang-Undang atau ideologi negara,” urai DR. John N. Palinggi, MM., MBA., pengamat politik, militer, dan sosial kemasyarakatan kondang saat diminta komentarnya di Jakarta, Rabu (26/11/1019).

Menurut John yang juga Sekjend BISMA sebuah wadah kerukunan umat beragama ini, Indonesia sudah memiliki dasar negara yang begitu kuat, yaitu Pancasila. Jadi, kalau ada yang mau merubah dengan paham lain, ya itulah kelompok radikalisme.

Kemunculan radikalisme berasal dari dunia luar yang dibawa masuk ke Indonesia. Itu pun hanya dilakukan oleh sekelompok kecil saja, namun punya hasrat merubah UUD 1945 dan ideologi negara.

Ironisnya, lanjut John, radikalisme secara masif sudah merambah ke dunia pendidikan. Sampai kalangan ASN, dan sektor-sektor lainnya pun sudah terpapar. Padahal, itu semua tidak memberi manfaat apa-apa bagi pelayanan kepada masyarakat karena tidak sejalan dengan tujuan luhur Pancasila dan UUD 1945.

John menjelaskan, Pancasila dan UUD 1945 mengedepankan kesatuan dan keberagaman, dan dalam menyelesaikan masalah mengedepankan prinsi-prinsip dasar toleransi dan kesederajatan. “Kita sadar bangsa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, jadi tidak mungkin melayani masyarakat dengan membeda-bedakan,” ujar John.

Karena itu, tambahnya, sangat tidak pantas kalau pegawai negeri sipil (PNS) menganut paham radikalisme. Demikian juga dengan anggota TNI/Polri.

Lebih jauh John mengakui, salah satu penyebab munculnya radikalisme karena lemahnya pembinaan kepada masyarakat, termasuk di bidang ekonomi. Dicontohkan, tugas kepala daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai Undang-Undang, tetapi tidak dijalankan. Meningkatnya kemiskinan di suatu tempat bisa memicu munculnya paham radikalisme yang menawarkan mimpi-mimpi kepada masyarakat.

John Palinggi menyambut baik komitmen Presiden Joko Widodo untuk memberantas radikalisme di segala sektor. Ini ditandai dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri dan Kepala Lembaga Negara tentang penanganan radikalisme pada Aparatur Sipil Negara.

“Saya melihat pemerintahan sekarang memiliki kewaspadaan yang bagus terhadap paham radikalisme sehingga dipandang perlu melakukan filterisasi terhadap ASN. Ini juga menjadi ukuran untuk melihat loyalitas seseorang terhadap bangsa atau paham-paham lain dari luar,” kata John.

Seorang yang loyal pada negara, kata John, tentu akan memberi efek positif dalam pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pertumbuhan bangsa.

John meyakini, pemerintah sudah memiliki parameter dan pola screening khusus untuk menilai seseorang sudah terpapar radikalisme atau belum. “Kalau ada yang ketahuan, maka akan dilakukan pembinaan. Kalau sudah tidak bisa dibina lagi, maka dipersilahkan memilih berhenti bekerja atau dikenai sanksi tegas,” tandasnya.

Harus dipahami juga bahwa pegawai negeri itu digaji dari uang rakyat. Masak uang rakyat dipakai untuk membiayai paham radikalisme?

John berharap dalam melakukan filterisasi kiranya bisa dilakukan dengan smooth dan soft, jangan sampai menimbulkan ketakutan atau keresahan pada para pegawai negeri. Namun, program filterisasi terhadap paham radikalisme harus tetap dijalankan agar pelayanan terhadap masyarakat kian maksimal. (RN)