Jakarta, innews.co.id – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Dr. Syafran Sofyan dengan tegas menolak bila dikatakan Kongres ke-7 IPPAT cacat hukum.

“Apa parameternya?” ujarnya lantang.

Menurutnya, kongres berjalan lancar dan tidak ada masalah. “Kalau ada kecurangan, isu suara doubel dan lainnya harus dibuktikan. Kalau tidak, fitnah. Kasihan dong kita yang sudah setengah mati berupaya, kongres yang sukses, paling akbar, dikotori hanya karena tidak mau mengakui kekalahan,” tegasnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, “Saya sudah bilang ke seluruh caketum, kalau ada bukti silakan ke pengadilan, bukan di medsos. Kalau tidak akui secara gentle, jangan seperti ayam sayur”.

Duduk lesehan

Demikian juga saksi dari 3 caketum yang tidak menandatangi berita acara pemilihan, Syafran menanggapi, “Kalau begitu kenapa PP saat ini tidak mereka gugat ke pengadilan?”

Namun ketika ditanya soal MKP yang belum dilantik, Syafran mengatakan, “Presidium sudah bubar, saat kongres ditutup. Harus KLB”.

Pengurus lama, tambah dia, hanya mengawal pengamanan. Tugas ketum selesai saat laporan pertanggungjawaban diterima.

Meski begitu, pelaksanaan KLB tergantung pengurus sekarang atau 50 persen jumlah pengwil yang menghendaki.

Soal kapan KLB, Syafran justru menyarankan, kalau bisa secepatnya.

Suasana pemilihan

Ditambahkannya, “Yang ngomong pemilihan kacau tidak adil, coba tantang untuk menggugat. Berani tidak? Jangan hanya omdo. Apalagi kalau mereka ada bukti. Kalau hanya omdo (omong doang) buat apa?”

Pembelaan diri

Menanggapi hal itu. Dr. Hapendi Harahap, SH., MH., mengatakan, “Sikap Pak Syafran tersebut sangat wajar, karena saat kekacauan terjadi, ia tidak di ruangan tempat kongres”.

Dr. Hapendi Harahap, SH., MH., siap menggugat

Kedua, lanjutnya, karena menurut AD IPPAT, Syafran lah pelaksana kongres yang tentu jika ia akui akan semakin memojokkannya. Jadi sikap diatas adalah sekedar membela diri saja.

Ditanya soal gugatan, Hapendi dengan taktis berujar, “Kalau gugat, kan bentar lagi juga akan ada masuk gugatannya”.

Siap menggugat

Sementara itu, Novrial Bahrun, SH., M.Kn., mengaku sudah menyiapkan gugatan ke dan mengkuasakan ke penasihat hukum. “Dalam waktu dekat akan didaftarkan,” tandasnya.

Disinggung soal pembuktian, Novrial mengatakan, “Saya sendiri saksi dan menyaksikan, bukti-bukti sudah dikumpulkan dan akan dijadikan alat bukti di persidangan”.

Dia menambahkan, “Saya hanya menuntut hak saya selaku anggota IPPAT dan peserta kongres yang telah mengorbankan materi, waktu, tenaga untuk hadir menyalurkan hak konstitusi sebagai anggota IPPAT”.

Gugatan ini, kata dia, bukan persoalan kalah menang, tapi murni untuk perbaikan perkumpulan ke depan.

“Jangan terjadi praktik-praktik yang inkonstitusional dalam suksesi kepemimpinan di organisasi IPPAT. Organisasi ini bukan organisasi nirlaba, maka harus dijalani mekanisme menurut aturan yang ada sesuai AD/ART, tanpa rekayasa dan pemaksaan kehendak,” imbuhnya.

Menanggapi komentar Syafran, Novrial mengatakan, “Selaku mantan Ketum IPPAT jangan dong jadi ayam sayur. Seluruh kebobrokan, kekacauan, kegaduhan, dan ketidakbecusan pelaksanaan kongres harus jadi tanggung jawab dia. Sampai saat ini tidak ada statement sedikit pun tentang hal tersebut. Minimal minta maaf atas pelaksanaan yang tidak sesuai dengan semestinya”.

Amburadul

Pada bagian lain, Tagor Simanjuntak, SH.,. MKn., salah satu saksi dari tim caketum Hapendi Harahap menjelaskan alasan tidak menandatangani karena saksi dan peserta kongres tidak diberi kesempatan untuk interupsi, mengoreksi bahwa sesuai AD/ART pemilihan harus 2 putaran karena Caketum tidak ada yang memenangkan kontestasi dengan 50 + 1.

Tagor Simanjuntak

Tagor menambahkan, pelaksanaan pemilihan secara umum amburadul. “Ini Kongres IPPAT terburuk sepanjang masa. SC,OC,EO, PP IPPAT minim koordinasi dan peserta menjadi korban dalam segala hal. Ditambah lagi dengan presidium kongres abal-abal, sepertinya tidak menguasai AD/ART IPPAT,” sergahnya.

Menurut Tagor, KLB jalan keluar yang strategis, tapi bukan KLB setengah hati hanya untuk melantik MKP yang tercecer dalam Kongres Makassar. “KLB harus menyeluruh dalam bingkai AD/ART,” tukasnya. (RN)