Jakarta, innews.co.id – Sepanjang 2018, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan pelatihan vokasional (keterampilan) di 8 wilayah yang terkena bencana, di antaranya Pacitan (banjir), Tasikmalaya (gempa), Garut (banjir), Lombok Timur (banjir bandang), Bireuen (gempa), Karangasem, Bali (gunung meletus), Bangli (gunung meletus), dan Gunung Kidul (banjir) dengan total peserta pelatihan sebanyak 240 orang.

Hal itu disampaikan Plt Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Rully Nuryanto kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/10).

Rully menambahkan, materi pelatihan vocational disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dan sesuai dengan potensi yang ada di wilayahnya masing-masing.

Misalnya, di Pacitan pelatihan vocational bidang olahan pisang dan emping jagung, di Tasikmalaya bidang rias dan tata boga, di Garut bidang tata rias dan pengolahan makanan, di Lombok Timur bidang pembuatan terasi dan kue kering, di Bireuen bidang perbengkelan sepeda motor dan tata boga, di Karangasem bidang penyulingan minyak wangi dan dupa serta packaging, di Bangli bidang kerajinan anyaman bambu, dan di Gunung Kidul bidang kue kering dan kue basah.

Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), pihaknya sudah menggelar pelatihan vocational dengan peserta sebanyak 60 orang.

“Sedangkan kegiatan pelatihan terpadu seperti pelatihan kewirausahaan, perkoperasian, dan vocational, yang bekerjasama dengan Dekranas dan PKK yang sedianya dilaksanakan pada 8 Oktober 2018 di Kota Palu, Sulawesi Tengah, diundur pelaksanaannya mengingat kondisi Kota Palu pasca bencana dan tsunami masih belum kondusif,” ungkap Rully.

Tahun depan, Rully menjelaskan, pihaknya tetap fokus dan sudah menetapkan program pelatihan vocational di daerah pasca bencana. Di antaranya, Karo, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Mataram, Palu, Sigi, dan Donggala, dengan total peserta sebanyak 330 orang.

Di samping program pelatihan di wilayah terdampak bencana, pada 2018 ini juga Kemenkop UKM telah menggelar program pelatihan vocational di daerah perbatasan dan daerah tertinggal.

“Di daerah perbatasan, kita bekerjasama dengan Badan Nasional Pengelola Daerah Perbatasan, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta dinas koperasi UKM yang ada di wilayah perbatasan,” jelas Rully.

Untuk pelatihan vocational di daerah tertinggal, Rully menyebutkan, berdasarkan Perpres 131 Tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal 2015-2019 sebanyak 122 kabupaten di 23 provinsi.

“Kita menggelar program pelatihan di 13 kabupaten, seperti Bondowoso, Sorong, Raja Ampat, Gorontalo Utara, Boalemo, Sigi, Bima, Banggai Kepulauan, Nias Utara, Lombok Barat, Situbondo, Seluma, dan Halmahera Selatan,” imbuh Rully.

Yang tak kalah menarik adalah khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat, Kemenkop UKM sudah melakukan prlatihan vocational, kewirausahaan, hingga pelatihan perkoperasian.

“Disini, kita memiliki tugas dalam peningkatan keterampilan berwirausaha untuk orang asli Papua dan kewirausahaan mama-mama Papua,” kata Rully. (RN)