Jakarta, innews.co.id – Dulu, air Danau Toba begitu jernih. Ikan-ikan pun hidup dengan bebas. Kini, air Danau Toba kotor dan berbau. Ikan-ikan pun, seperti Ihan Batak telah tiada. Debit air Danau Toba pun turun dari tahun ke tahun. Bila kondisi ini dibiarkan terus, dikhawatirkan akan membuat Danau Toba kehilangan jati dirinya sebagai danau vulkanik yang mempesona di dunia.

Hal ini secara lugas disampaikan Edison Manurung, SH., MM., Ketua Umum Komite Danau Toba, sebuah lembaga yang dibentuk para tokoh-tokoh Batak guna mendorong pengembangan Danau Toba secara komprehensif.

Edison Manurung (kedua dari kanan) bersama para pekerja yang tengah mengerjakan kapal di Pantai Pasifik wilayah Danau Toba

Menurut Edison, perhatian Presiden Joko Widodo kepada kawasan Danau Toba begitu besar. Harusnya ini bisa ditangkap, baik oleh pemerintah daerah di kawasan Danau Toba maupun masyarakat luas.

Salah satu upaya yang diserukan oleh Edison adalah penutupan perusahaan yang terbukti mencemari ekosistem Danau Toba. “Tutup saja perusahaan-perusahaan yang mencemari Danau Toba. Cabut izinnya. Jangan dilihat karena mereka investor asing atau lokal. Semua pihak harus satu suara menyerukan penutupan bisnis-bisnis keramba jaring apung (KJA) yang jelas-jelas terbukti mencemari Danau Toba,” ujar mantan Ketua DPP KNPI yang pernah diutus mewakili pemuda Indonesia ke Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat ini.

Edison Manurung diapit Luhut Pandjaitan dan Oesman Sapta Odang

Rekomendasi pencabutan perusahaan-perusahaan KJA akan disampaikan dalam Seminar yang akan digelar di Gedung DPD RI, 19 September mendatang. Diperkirakan ada 500 pemerhati dan tokoh Batak yang akan mengikuti seminar tersebut.

Ditambahkan Edison, Presiden Jokowi kalau sudah bekerja maunya dituntaskan. Ini tentu baik bagi pengembangan Danau Toba kedepan. “Beliau 6 bulan ke depan akan kembali untuk melihat progress pengembangan proyek-proyek di Danau Toba,” kata Edison.

Bersama anggota DPD RI Parlindungan Purba dan pengurus Komite Danau Toba

Guna menjawab keseriusan Presiden Jokowi, menurut Edison, tentu pemerintah daerah mulai dari provinsi sampai kabupaten/kota harus berlari lebih kencang lagi. “Kebijakan percepatan kawasan Danau Toba yang dibuat Presiden Jokowi harus bisa diamankan oleh Gubernur Sumut dan para bupati se-kawasan Danau Toba,” seru Edison.

Selain itu, melakukan koordinasi secara intens kepada seluruh stakeholders, termasuk mengurus status banyak tanah di wilayah Danau Toba. (RN)