Ferry Indrianto (kiri) Sekjen Pemuda Bravo 5 bersama Jendral TNI (Purn) Fachrul Razi Ketua Umum Bravo 5 Pusat

Jakarta, innews.co.id – Saat ini calon Presiden Prabowo Subianto tengah memainkan politik identitas yang justru menjadi ancaman bagi persatuan dan berpotensi mengakibatkan disintegrasi bangsa.

Penegasan ini disampaikan Ferry Indrianto Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Bravo 5 di Jakarta, Senin (8/4/2019).

Menurut Ferry, politik identitas sebenarnya sudah dimainkan sejak Pemilu 2014 saat Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa.

Kala itu, oleh Tim Pemenangan Prabowo melalui Tabloid Obor Rakyat menghembuskan isu bahwa Jokowi keturunan PKI. Namun isu itu tidak mempan.

Politik identitas kembali dimainkan tatkala Prabowo ingin menguasai Jakarta. Dengan memberikan stigma Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai “Kafir dan Penista Agama” dan tidak layak menjadi Gubernur Jakarta. Ternyata, ‘mainan’ Prabowo berhasil.

“Hal serupa juga akan dilakukan Prabowo di Pilpres 2019 ini. Prabowo menggunakan ormas keagamaan garis keras untuk menyuburkan politik identitas tersebut. Hal ini terlihat dalam dinamika yang terbangun selama kampanye Pilpres 2019,” ujar Ferry.

Ditambahkannya, isu-isu identitas dikemas secara apik dengan bungkusan momentum keagamaan dan terus direproduksi melalui doktrin-doktrin bahwa Jokowi didukung oleh kelompok dan Partai pro kafir dan penista agama.

Bagi Ferry, Prabowo telah membawa Indonesia diambang perpecahan atas nama identitas. “Karenanya Prabowo tidak layak di pilih, dia telah menebarkan benih ancaman terhadap Persatuan Bangsa dan ini sangat berbahaya sekali,” lanjut Ferry.

Ferry menambahkan, apa yang tengah dijalankan Prabowo menjadi catatan kelam perjalanan bangsa ini.

Ini menambah deretan hitam ‘prestasi’ Prabowo, di mana sejak kehadirannya di panggung politik nasional sekembalinya dari Yordania, pasca pemecatannya pada 1998 karena terbukti terlibat penculikan aktifis yang menuntut lengsernya Soeharto telah membawa cerita kelam demokrasi yang sedang menuju pendewasaan setelah 20 tahun reformasi.

Maukah bangsa ini dipimpin oleh seorang yang memiliki catatan kelam dalam karir hidupnya? Rakyat harus berpikir jernih dan memilih calon pemimpin yang bervisi menyatukan bangsa, bukan memecah-belah. (RN)