Jakarta, innews.co.id – Hasil kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) bersama dengan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menunjukkan bahwa perusahaan teknologi finansial (Fintech) menyumbang Rp25,97 triliun terhadap ekonomi Indonesia.

“Perkembangan fintech di Indonesia mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto atau PDB sebesar Rp25,97 triliun baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, konsumsi rumah tangga mampu meningkat hingga Rp8,94 triliun. Kedua hal tersebut menunjukkan keberadaan fintech telah mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara makro,” kata Bhima dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (28/8).

Sementara itu, ekonom Indef lainnya, Nailul Huda mengatakan bahwa di sisi dunia usaha, kompensasi tenaga kerja baik berbentuk gaji dan upah mampu meningkat sebesar Rp4,56 triliun dengan sektor yang mengalami kenaikan adalah sektor perdagangan, keuangan, dan asuransi.

“Ketiga sektor ini mempunyai peran langsung dalam pengembangan fintech.Selain itu, kehadiran fintech juga mampu menyumbang penyerapan tenaga kerja sebesar 215.433 orang yang tidak hanya dari sektor-sektor tersier namun sektor primer yaitu pertanian, juga mengalami penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, yaitu 9.000 orang,” jelasnya.

Kajian yang dilakukan oleh Indef dan Aftech ini dilatarbelakangi oleh rendahnya penetrasi layanan keuangan di Indonesia, khususnya di bidang kredit atau pembiayaan. Hal ini ditunjukkan oleh rasio penyaluran kredit terhadap PDB yang masih berada di angka 39,1 persen (World Bank, 2015).

Lebih dalam lagi, pelayanan kredit bagi UMKM bahkan masih sangat rendah. Bhima mengatakan bahwa porsi kredit UMKM terhadap total kredit stganan di kisaran angka 20-22 persen.

Peran fintech dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada 2018, penyaluran kredit Fintech menembus Rp7,64 triliun dan banyak disalurkan kepada sektor perdagangan dan pertanian.

“Selain itu, investasi di fintech di Indonesia mencapai Rp5,69 triliun yang didapatkan dari porsi pembentukan PDB Indonesia dikalikan dengan jumlah investasi fintech Dunia,” tambah Bhima.

Sementara itu, Direktur Asosiasi FinTech Indonesia Ajisatria Suleiman menambahkan rekomendasi untuk memperkuat peran fintech maka diperlukan kebijakan yang mampu menekan biaya akusisi nasabah, meminimalisasi risiko fraud, dan juga dapat melindungi konsumen beritikad baik.

“Ke depan kami berharap risiko fraud dari nasabah palsu dan risiko gagal bayar dapat diminimalisasi dengan penguatan akses identitas berbasis biometrik, dan juga akses ke layanan biro kredit. Saat ini sudah ada pengaturan di OJK terkait e-KYC dan informasi kredit, sehingga yang dibutuhkan adalah implementasi di level teknisnya, terutama yang bersifat lintas kementerian seperti contohnya dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kominfo,” ujar Aji. (IN)